✈ N219 [PTDI]
Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola terutama alat transportasi dan pertahanan serta elektronika, guna memacu kontribusi sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar 292,8 juta dolar AS tahun lalu.
"Angola bisa menjadi negara pusat untuk promosi produk-produk industri Indonesia ke pesisir barat Afrika," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menerima Menteri Luar Negeri Angola Georges Rebelo Pinto Chikoti beserta delegasi di Jakarta, Rabu.
Airlangga, melalui keterangan tertulis, menjelaskan bahwa dalam pertemuan bilateral itu kedua belah pihak saling memberikan informasi mengenai regulasi teknis serta mendalami sektor-sektor potensial di bidang investasi industri.
“Nantinya, kami berharap adanya komitmen kerja sama yang komprehensif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia telah menawarkan beberapa produk industri strategis nasional, antara lain pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, kapal laut buatan PT PAL dan gerbong kereta dari PT INKA.
Bahkan, Menlu Angola berencana mengunjungi secara langsung PT DI dan PT Pindad untuk menjajaki peluang kerja sama yang dapat dikembangkan. “Mereka sempat menanyakan cara pembelian pesawat dari Indonesia,” tutur Airlangga.
Di samping itu, Angola tengah memerlukan bantuan pelatihan di bidang industri seperti yang dilakukan Indonesia kepada Nigeria dan Mozambique. Misalnya, pelatihan untuk peningkatan kapasitas produksi sektor tekstil dan makanan.
Selanjutnya, Indonesia membuka peluang kerja sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Apalagi, Kemenperin sedang mendongkrak pasar ekspor bagi produk IKM dalam negeri, salah satunya dengan memanfaatkan program e-smart IKM.
“Langkah ini turut mewujudkan target penumbuhan wirausaha baru di Indonesia sebanyak 20.000 orang pada akhir tahun 2019,” ungkapnya.
Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin RI, Harjanto mengatakan, semua bisnis baru di Angola harus terdaftar dalam Angolan Private Investment Agency (ANIP).
“Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk dapat beroperasi di Angola, di antaranya adalah mendaftar sebagai perusahaan asing, bekerja sama dengan perusahaan lokal, dan mengembangkan anak perusahaan dengan mendaftar sebagai perusahaan Angola,” paparnya.
Harjanto menambahkan, adanya persyaratan konten lokal menuntut investor asing menggunakan jasa dari perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki Angola. Selain itu, pemerintah Angola sedang melakukan proses “Angolanising”, yang menuntut perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat lokal.
“Pada tahun 2012, peraturan penanaman modal bagi perusahaan swasta di sana, mensyaratkan investasi minimal USD 1 Juta untuk memperoleh insentif,” ungkapnya.
Dalam rangka diversifikasi ekonomi, menurut Harjanto, Pemerintah Angola juga menawarkan kepada pengusaha Indonesia untuk pembangunan industri perikanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, makanan, dan mineral.
Pemain utama pada sektor minyak dan pertambangan di Angola adalah Sonangol (perusahaan afiliasi China), British Petroleum (perusahaan afiliasi Inggris), dan Exxon (perusahaan afiliasi Amerika Serikat). Hubungan diplomatik kedua negara telah dibuka sejak 2001 dan Angola merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-3 di kawasan Afrika sub-Sahara setelah Afrika Selatan dan Nigeria.
Komoditas impor Indonesia dari Angola adalah minyak dan gas bumi, sementara produk ekspor Indonesia adalah pipa besi, sabun, seng, korek api, kendaraan, margarin, ikan olahan, obat, kertas dan minyak sawit.
Micro Satelit LAPAN ★
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama lima tahun kedepan akan mengembangkan satelit mikro dengan sensor yang lebih profesional.
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin di Jakarta Selasa mengatakan, kendala anggaran yang terbatas membuat strategi pengembangan satelit mengalami perubahan.
Walaupun demikian, satelit yang akan dikembangkan oleh LAPAN saat ini nantinya memiliki tipe seperti satelit komersial.
"Ketika tahun 2021, Lapan mulai akan mengembangkan satelit mikro untuk profesional," ujarnya ditemui dalam acara seminar A Golden Tip To World Class University di Kampus Mercu Buana Jakarta.
Adapun proses pengembangan satelit mikro yang sedang dilaksanakan yakni satelit eksperimen yang keempat dan kelima.
Direncanakan, satelit tersebut akan diluncurkan mulai tahun 2018 dan secara bertahap hingga 2020.
"Untuk saat ini, kita laksanakan pengembangan yang eksperimen terlebih dahulu," paparnya.
Pasca 2020, Lapan akan membuat satelit yang kemudian bisa diluncurkan setiap tahunnya. Sebab, dibutuhkan anggaran dan SDM yang mencukupi.
Oleh karena itu, Lapan telah membuat perencanaan agar pengembangan satelit tetap berjalan sesuai target. Mengingat perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan hal lainnya yang membutuhkan pantauan menggunakan satelit.
"Banyak sekali yang dapat disampaikan oleh satelit ini. Misalnya saja gambaran suatu daerah atau pengawasan pencurian ikan dari kapal - kapal yang bisa dipantau dari satelit pergerakannya," ujarnya.
Aparat pemerintah harus siap anggaran mereka disunat demi penghematan. 
Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan di sektor infrastruktur masih butuh biaya banyak. (REUTERS/Lucky R./Antara Foto) ☆
Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak – lewat tax amnesty – tak sesuai target, sumber dana pun jadi seret. Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.
Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar program-programnya tak berhenti di tengah jalan.
Itu sebabnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengungkapkan rencana pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp 34 triliun untuk tahun ini. Sebagian besar anggaran akan lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional.
Dan ada sejumlah konsekuensi yang harus siap-siap ditanggung banyak pihak – terutama aparat pemerintah. Menteri Keuangan sudah membeberkan, penghematan itu bisa diwujudkan dengan memangkas belanja non prioritas, termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, dan belanja barang.
"Presiden sampaikan (penghematan itu) untuk belanja-belanja yang tidak boleh ditunda. (Seperti) infrastruktur tidak boleh tertunda karena kekurangan dana, maupun tanah," kata Ani sapaan akrab Sri Mulyani saat di Nusa Dua, Bali, Selasa 11 April 2017.
Langkah penghematan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu beberapa waktu yang lalu. Selain belanja barang yang lebih terkontrol, belanja modal pun harus terfokus pada pembangunan infrastruktur.
"Belanja barang 2017-18 harus tidak boleh lebih besar dari yang dibelanjakan 2016. Jadi sekarang kita akan bekerja sama dengan semua KL (Kementerian dan Lembaga) untuk jalankan instruksi itu," katanya. Maka, Kemenkeu akan mengawal kebijakan ini dengan ketat. Sehingga, lanjut Sri, pengelolaan anggaran pemerintah bisa lebih efektif.
Terkait dengan rencana tersebut, Ani pun mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga agar mencermati setiap belanja barang yang saat ini dimiliki. Sebab, bendahara negara berencana untuk kembali melakukan penghematan anggaran dalam tahun anggaran 2017.
“Tolong Bapak/Ibu sekalian, lihat belanja barangnya. Kalau melebihi (belanja barang) tahun 2016, berarti siap-siap anggarannya dikurangi,” kata dia.
Dalam APBN 2017, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080 triliun. Sementara pada 2018 mendatang, jumlahnya pun berpotensi bertambah menjadi Rp 2.200 triliun. Maka dari itu, efektivitas penggunaan anggaran pun harus dikedepankan.
Dana-dana yang bisa dihemat, akan dipergunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemborosan dalam perencanaan anggaran, tentu harus bisa diminimalisir. Sebab, pemerintah tidak bisa mengandalkan kas negara untuk membiayai pembangunan.
“PU kalau datang ke saya, nominal yang diminta bukan lagi miliar. Tapi [sudah] puluhan triliun. Jadi kami tidak bisa andalkan penerimaan pajak, karena dananya tidak turun dari langit,” ujar Ani.
Selain itu, realokasi dana itu bisa dipergunakan pemerintah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang terjadi. Misalnya, bencana alam yang baru-baru ini menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan tidak ada lagi pemborosan penggunaan kas negara.
Sebagai informasi, belanja barang yang dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 296,2 triliun. Sementara belanja modal yang disalurkan kepada setiap penyelenggara negara, hanya Rp 194,3 triliun. Bendahara negara pun menemukan adanya pemborosan belanja barang sebesar Rp 34 triliun.
Sementara dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2017 mencapai Rp 222 triliun, atau 16,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,6 triliun. Realisasi tersebut, tercatat mengalami pertumbuhan sebeesar 18,2 persen secara year on year.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, meskipun pemerintah sudah menemukan adanya potensi penghematan, pihaknya tidak akan buru-buru untuk mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2017. Bahkan, ada kemungkinan dokumen perubahan kas negara baru diserahkan kepada dewan parlemen pertengahan tahun.
“Mungkin Juni-Juli. Sekitar bulan itu,” kata dia. Namun Askolani menegaskan, keputusan akan tetap bergantung pada Menkeu. Sebab, rencana untuk menghemat anggaran akan tetap lebih dulu dibahas bersama Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara.
Pangkas Prioritas
Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 memutuskan untuk memangkas kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas, menjadi 10. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pemangkasan sejumlah prioritas memang harus dilakukan demi mempertajam prioritas-prioritas yang saat ini disebut Presiden Jokowi bersama para jajarannya.
"Tahun 2017, prioritas nasional 23. Bagi perencanaan yang selama ini saya pelajari, 23 itu kebanyakan. Itu sama saja kita tidak punya prioritas," kata Bambang, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Progres Jalan Layang Non Tol Ciledug-Tendean
APBN, kata Bambang, tidak bisa diandalkan terus untuk menggenjot prioritas nasional. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka tentu penajaman prioritas nasional menjadi hal yang diprioritaskan pemerintah pada tahun depan. "Sehingga, APBN yang Rp 2.000 triliun lebih itu tidak hanya sekadar untuk operasional administrasi pemerintah," katanya.
Ia juga menegaskan, penajaman tersebut perlu dilakukan demi meminimalisasi adanya kesalahan ketika diajukan menjadi Rancangan APBN. Bila salah, justru kredibilitas pemerintah yang akan kembali jadi taruhannya. "Ini momentum terbaik, agar ke depan tidak mewariskan proyek-proyek yang tadi. Proyek tidak mangkrak, tapi fungsional. Ini cara kami perbaiki perencanaan," ujarnya.
Adapun 10 prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP 2018 adalah pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman, pembangunan wilayah, dan politik, hukum, dan pertahanan keamanan.
Pemangkasan APBN-P telah dilakukan pada 2016 silam sebesar Rp 133,8 triliun. Dalam pemangkasan anggaran APBN-P 2016 tersebut, pemerintah akan memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah telah memangkas anggaran untuk yang kedua kalinya, demi efisiensi anggaran. Tahap pertama, pemangkasan anggaran dilakukan sebesar Rp 50 triliun dalam APBN-P 2016.
Dua Pengaruh
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai, meskipun pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan, tetap kenaikan tersebut sama sekali tidak cukup membantu pendapatan negara. Menurutnya, masih ada beberapa risiko yang patut diwaspadai.
“Risiko umum, defisit melebar. Dan jika belanja tidak disesuaikan, khawatir ekspektasi kepada penerimaan pada akhirnya akan diisi dengan pembiayaan dari utang,” tutur Prastowo saat berbincang dengan VIVA.co.id.
Penerimaan Tax Amnesty melambat
Meskipun deklarasi harta di akhir amnesti pajak tercatat mencapai Rp 4 ribu triliun, tetap saja angka tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. Apalagi, jika pemangkasan yang dilakukan pemerintah lebih besar dari estimasi sebelumnya. “Menurut saya, revisi target penerimaan jika pertumbuhan penerimaan pajak April - Mei belum signifikan,” ujarnya.
Sementara itu peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan pemangkasan anggaran belanja pemerintah punya dua dampak.
"Dampak positifnya APBN atau fiskal kita lebih kredibel. Artinya, defisit bisa ditekan. Ujungnya, kepercayaan investor menguat karena manajemen anggaran tidak sembrono atau over estimate," kata Bhima saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 11 April 2017.
Namun, sambungnya, di sisi lain ada negatifnya yaitu apabila anggaran belanja pemerintah pusat dipotong terlalu besar maka kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian menjadi turun.
"Kita lihat 2016 kemarin akibat pemotongan belanja pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah menurun cukup signifikan. Karena konsumsi punya multiplier effect ke ekonomi yang besar ini pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kalau dipotongnya berlebihan pertumbuhan ekonomi 2017 bisa di bawah 5,1 persen atau meleset dari target," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Bhima untuk menekan defisit anggaran ada opsi lain termasuk meningkatkan objek pajak baru. "Ini bisa menambah penerimaan. Cuma pertimbangannya nanti sektor usaha yang kena dampak," ujarnya.
Solusi lain adalah efektivitas anggaran, terutama di dana transfer daerah yang pada 2017 jumlahnya lebih besar dari belanja pemerintah pusat. (ren)
BRP 602 Davao Del Sur 
[Gombal Jaya]
Kapal SSV ini merupakan kapal hasil inovasi dari produksi Kapal sebelumnya, Kapal Landing Platform Dock (LPD) alih teknologi dengan Korea. 2 unit kapal LPD ini banyak digunakan pada Operasi Militer dan kemanusian tingkat Internasional dan telah diakui kemampuannya, seperti Penyelamat MV Kudus di Somalia dan Pencarian Korban Air Asia QZ 8501.
Kehandalan dan kapabilitas kapal produksi Insan PAL Indonesia melalui hasil inspeksi dan pengecekan kualitas yang ketat dari Tim Kualitas dan Tim Klas Llyod Register serta Tim Representasi Pemilik Kapal.
Disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryaccudu, Indonesia patut berbangga karena pelepasan SSV #2 merupakan momen bersejarah bagi kedua negara. Hubungan antar kedua negara selama ini telah terjalin secara baik berdasarkan rasa saling percaya. Kepercayaan ini diwujudkan Filipina dengan menunjuk PT PAL dalam pembuatan kapal perang. Sekaligus membantu perekonomian negara. [Bisnis Surabaya]
Berikut Video liputan NETtv & Antaranews :
SIGMA 10514, PKR KRI 331 [damen] ★
PT PAL Indonesia (Persero) dikenal sebagai salah satu BUMN galangan kapal yang cukup produktif membangun kapal. BUMN yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur ini, telah memproduksi kapal baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.
Beberapa kapal yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia juga mengadopsi teknologi stealth. Dengan menggunakan teknologi ini, kapal tidak akan terdeteksi oleh radar musuh.
"Stealth artinya siluman, artinya kapal itu enggak boleh tertangkap radar," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Agar kapal tidak terdeteksi radar musuh, lanjut Elly, pembangunan kapal harus memperhatikan sejumlah ketentuan. Misalnya, memiliki getaran yang kecil, suara kapal yang tidak terlalu berisik, hingga desain kapal yang perlu didesain dalam bentuk tertentu.
"Nah supaya enggak tertangkap radar, getaran harus kecil. Terus kemudian vibrasi kecil gitu kemudian suaranya juga tidak terdengar, bentuknya juga harus dibentuk sedemikian rupa supaya radar itu enggak bisa menangkap," tutur Elly.
"Puluhan kilometer kalau di laut enggak terdeteksi," tambah Elly.
Salah satunya adalah kapal perang 'perusak' kedua jenis Guided Missile Frigate/Perusak Kawal Rudal (PKR). Satu unit kapal PKR sudah dikirim ke TNI AL beberapa waktu lalu. Kemudian untuk pesanan kapal kedua akan dikirim pada Oktober 2017 mendatang.
"Ini sudah terjadi di kapal-kapal PKR ini dan kapal kita sudah kita sedemikian. Supaya sekecil mungkin katakan kalau radar menangkap itu, hanya dikiranya kapal kecil bukan kapal perang," ujar Elly. (wdl/wdl)
Dua Jenis Kapal Siluman Anti Radar 
KCR60M Produksi PT PAL [def.pk]
PT PAL Indonesia (Persero) mengadopsi teknologi stealth dalam pembuatan kapalnya. Dengan teknologi ini, kapal perang tidak akan terdeteksi oleh radar milik musuh.
Sedikitnya ada dua jenis kapal buatan PT PAL Indonesia yang mengadopsi teknologi stealth. Kedua jenis kapal tersebut, adalah kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Cepat Rudal (KCR).
"Kita ini kan PKR kemudian KCR itu semua didesain dari sisi bentuk, getarannya, kebisingannya. Itu tidak bisa terdeteksi oleh radar," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Saat ini, untuk kapal PKR sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kapal jenis ini juga banyak digunakan di negara lain di dunia.
"Tentunya yang Indonesia baru dua ini. Kapal jenis ini negara besar sudah punya," tutur Elly.
Sedangkan untuk kapal KCR, PT PAL masih fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini, tercatat ada 3 unit kapal KCR yang sudah dibangun PT PAL.
"KCR yang sudah kita serahkan kan tiga, itu 2015 akhir. Sekarang masih bangun lagi satu untuk TNI semua," ujar Elly.
Mengintip Kecanggihan Kapal Siluman 
PKR 10514 TNI AL [Damen]
Sejak 2013 lalu, PT PAL Indonesia (Persero) memulai produksi kapal menggunakan teknologi stealth. Teknologi ini membuat kapal perang tidak terdeteksi oleh radar musuh dari kejauhan.
BUMN galangan kapal yang berpusat di Surabaya ini sedikitnya sudah membangun dua jenis kapal perang yang mengadopsi teknologi stealth, yaitu kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Cepat Rudal (KCR).
"Tentunya yang Indonesia baru dua ini. Kapal jenis ini negara besar sudah punya," jelas Sekretaris Perusahaan PT PAL, Elly Dwiratmanto, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (12/4/2017).
Kapal PKR memiliki panjang 105 meter dengan lebar 14 meter. Kapal ini bisa melesat dengan kecepatan 28 knots. Saat beroperasi, PKR bisa membawa 122 kru kapal hingga 20 hari.
Kapal ini memiliki keunggulan utama yaitu tidak terdeteksi radar oleh kapal perang maupun kapal selam. Kapal ini umumnya digunakan untuk menjaga kedaulatan laut hingga bantuan kemanusiaan.
Selanjutnya adalah KCR. Kapal ini memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8 meter. Kapal ini mampu melesat hingga 28 knots dengan jarak maksimum 2.400 Nmiles.
Selain itu, kapal ini juga mampu mengangkut 55 penumpang dengan masa jelajah hingga 5 hari. Kapal ini dilengkapi dengan 1 unit senjata utama kaliber 57 mm, senjata kaliber 20 mm, dan 2 buah rudal. Sama seperti PKR, KCR juga tidak terdeteksi radar oleh kapal perang maupun kapal selam.
Saat ini, untuk kapal PKR sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kapal jenis ini juga banyak digunakan dan diproduksi di negara lain di dunia.
Sedangkan untuk kapal KCR, PT PAL masih fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini, tercatat ada 3 unit kapal KCR yang sudah dibangun PT PAL dan satu unit lagi dalam tahap pembangunan.
"KCR yang sudah kita serahkan kan tiga, itu 2015 akhir. Sekarang masih bangun lagi satu untuk TNI semua," ujar Elly. (dnl/ang)
Gubernur Sumsel Terpukau 
[M Nur Abdurrahman/detikcom] ★
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan rombongannya menyambangi kantor Balai Kota Makassar untuk melihat mempelajari sistem pengawasan kota pada control room Pemkot Makassar.
Alex didampingi oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo, Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Brigjen Marga Taufiq. Mereka yang disambut langsung oleh Wali Kota Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto bersama jajarannya pada Rabu (3/5/2017).
"Kota Makassar luar biasa. Tidak ada kota lainnya di Indonesia yang memiliki sistem platform (control room) selengkap ini," ujar Alex.
Alex merasa terpukau akan kecanggihan teknologi sistem pengintaian sudut-sudut kota yang memiliki banyak fungsi strategis dalam proses pengawasan kota, seperti pengamatan arus lalu lintas, pengamatan potensi-potensi keamanan kota serta dapat bersinergi dengan aparat kepolisian bilamana dibutuhkan data rekaman peristiwa tiap sudut kota.
Alex mengaku akan mereplikasi sistem serupa untuk dimanfaatkan di Sumatera Selatan. Alex juga menginstruksikan jajaran provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Selatan datang ke Makassar belajar bagaimana sistem yang diberi nama 'War Room' oleh Wali Kota Danny ini.
[M Nur Abdurrahman/detikcom]
"Kota-kota di masa depan di seluruh dunia memang harus seperti ini. Makassar harus kita contoh. Kita belajar di Makassar, kita bikin yang lebih baik," tekad Gubernur Alex.
Sementara menurut Danny, War Room Makassar yang terdiri lebih dari 300 kamera CCTV yang ditempatkan di titik-titik strategis. ruangan tersebut tidak hanya berfungsi dalam memantau keamanan kota.
Lebih dari itu, War Room juga mampu memantau jalannya program strategis pemerintah kota Makassar yang inovatif seperti layanan kesehatan Home Care (Dottoro ta), Tangkasaki (Truk Angkutan Sampah Kita yang berbasis Internet dan GPS), program pengamanan kota berbasis masyrakat; Jaga Kota, dan Call Center 112.
Selain itu, lanjut Danny, lewat War Room, wali kota dan jajarannya dapat memantau langsung proses layanan birokrasi di kantor-kantor dinas, kantor camat dan kantor kelurahan, agar tercipta nilai-nilai good and clean governance.
"Makassar merasa sangat terhormat menerima kunjungan dari rombongan Gubernur Alex Noerdin. Beliau termasuk gubernur legenda di Indonesia yang dinilai berhasil dan berprestasi di daerahnya," ungkap Wali Kota Danny.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meresmikan command room Polrestabes Makassar yang terintegrasi dengan War Room Pemkot Makassar, pada 12 April lalu, berharap sistem sinergitas polisi dan pemkot Makassar dalam pengawasan keamanan kota harus ditiru oleh seluruh Polres di Indonesia. (mna/bag)
Kerjasama RI Dengan Senegal Semakin Kuat 
Pesawat CN-235 Angkatan Udara Senegal [PTDI] ☆
Penguatan itu khususnya antara DPR-RI dengan Parlemen Nasional Senegal. Dalam kunjungan tersebut, delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Rofi Munawar selaku Wakil Ketua BKSAP.
BKSAP melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting Senegal, antara lain, Ketua Parlemen Senegal, Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Senegal, dan Direktur Kabinet Kementerian Infrastruktur, Transportasi dan Pembukaan Lahan Senegal.
Informasi ini disampaikan Sekretaris Kedua Kepala Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, Dimas Prihadi.
Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Nasional Senegal, Moustapha Niasse, disepakati perlu MoU persahabatan antara Parlemen Nasional Senegal dengan BKSAP DPR RI. Disampaikan oleh Ketua Delegasi BKSAP bahwa antara Indonesia dan Senegal ada kesamaan yang dapat dijadikan sandaran untuk memperkuat hubungan persahabatan kedua negara.
Dua negara merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk muslim moderat dan menjalankan demokrasi, memiliki banyak kesamaan sikap dan pandangan dalam menyikapi masalah domestik masing-masing, regional dan internasional terutama saling dukung atas keutuhan dan kedaulatan kedua negara. Dua negara juga secara aktif memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina di fora internasional.
Untuk memperkuat hubungan antar parlemen, Moustapha Niasse mengatakan, akan merencanakan kunjungan ke Indonesia setelah pemilu legislatif Senegal bulan Juli 2017.
Sementara itu, Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Nasional Senegal, Maitre Djibril War, mengakui bahwa Parlemen Senegal perlu banyak belajar dari pengalaman Parlemen Indonesia. Menilai keseriusan Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Senegal, Djibril War akan mengusulkan kepada Pemerintah Senegal untuk kembali membuka kantor perwakilan di Jakarta yang dulu pernah dibuka pada tahun 2013 namun ditutup 6 bulan kemudian karena alasan finansial.
Di samping itu, sebagai tindak lanjut pertemuan, Dubes RI di Dakar, Mansyur Pangeran, dengan Menteri Infrastruktur, Transportasi dan Pembukaan Lahan Senegal, Mansour Lamin Kane, dan delegasi BKSAP bertemu dengan Direktur Kabinet Kementerian Infrastruktur, Transportasi dan Pembukaan Lahan Senegal, Mouhamadou Diop, untuk menindaklanjuti rencana kerjasama pembangunan jalur kereta api dan jalan tol di Senegal.
Dalam kesempatan itu, Dubes Manyur Pangeran menyampaikan bahwa rencana kerjasama pembangunan perkeretaapian Senegal telah mendapat tanggapan positif dari PT. INKA yang akan berkunjung ke Dakar dalam waktu dekat ini. Disampaikan oleh Dubes Mansyur bahwa kemampuan PT. INKA di bidang perkeretaapian telah terbukti dengan penjualan ratusan gerbong kereta api ke Filipina, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Australia.
Rencana Pemerintah Senegal untuk membangun 450 km jalan tol dan jalur kereta api double track sepanjang 750 km merupakan proyek besar dan kesempatan bagi Perusahaan BUMN Indonesia seperti PT. WIKA dan PT. Waskita Karya untuk berinvestasi melalui mekanisme yang disepakati kedua pihak.
Fakta bahwa Pemerintah Senegal sudah membeli dua pesawat CN-235 dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dan merencanakan akan membeli dua pesawat lagi, merupakan bukti bahwa Pemerintah Senegal memiliki kemampuan membeli produk industri strategis dari negara lain.
Kunjungan BKSAP ke Senegal merupakan yang kali pertama dilakukan. BKSAP telah secara aktif melakukan kerjasama parlemen dengan 54 negara. Kerjasama dengan Parlemen Senegal akan memperluas kerjasama BKSAP dengan mitra Parlemen di Afrika.
✈ N219 [PTDI]
