Senapan SS2 buatan Pindad yang dipakai lomba menembak. (KOMPAS.com/Putra Prima Perdana)
Sebagai bangsa dengan bentang pulau dan lautan yang luas, Indonesia harus memiliki kemampuan memproduksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) secara mandiri.
Sebab, kekuatan alutsista menjadi modal utama negara dalam mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Di Indonesia sendiri, ada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang secara khusus memproduksi alutsista secara mandiri yakni PT Pindad (Persero).
Pindad saat ini memiliki lini produksi di dua lokasi yakni Bandung Jawa Barat dan Malang Jawa Timur. Pabrik yang berlokasi di bandung memproduksi senjata, kendaraan tempur, hingga produk industri.
Lokasi pabrik di Bandung menempati lahan seluas 66 hektar dan memperkerjakan kurang lebih 1.880 karyawan.
Sementara untuk pabrik yang berlokasi di Malang, khusus memproduksi amunisi dan bahan peledak.
Kedua lini produksi tersebut sengaja dipisahkan karena mempertimbangkan faktor keamanan. Kompas.com berkesempatan mengunjungi pabrik Pindad yang berlokasi Bandung untuk menjajal senjata buatan anak negeri yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
Dalam kesempatan tersebut Kompas.com berkesempatan mencoba senapan laras panjang dengan jenis Senapan Serbu (SS2 V1) dalam acara lomba tembak bersama awak media di Lapangan Tembak Kendaraan Khusus PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (18/4/2017).
Sebagai orang yang awam, menggunakan senjata api bukanlah perkara mudah, apalagi harus membidik target dengan tepat sasaran, dan juga menjaga fokus titik pandang hingga menopang berat dari senjata itu sendiri.
Maklum, satu unit senjata laras panjang SS2 V1 buatan Pindad memiliki bobot kurang lebih 3,5 kilogram dan mampu menembak target dalam jarak 500 meter dengan kecepatan peluru 940 meter per detik.
Setelah mencoba senapan laras panjang SS2 V1, ternyata tidak sulit seperti yang dibayangkan. Senjata ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki daya hentak yang tidak terlalu besar ketika peluru dicetuskan sehingga mudah digunakan untuk penembak pemula.
Engineering Manager PT Pindad, Yasir Arafat menjelaskan, senapan laras panjang jenis SS2-V1 memang dirancang oleh Pindad agar sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia.
Yasir menjelaskan, dalam perancangan senjata tersebut, Pindad melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), agar kemudian produksinya dapat sesuai kebutuhan aparat keaman negara.
"Senapan SS2 ini desainnya orisinil dari PT Pindad. Prototipenya melibatkan user, ada masukan-masukan dari TNI AD, mulai dari tarikan picu pada saat pembidikan hingga hentakannya. Jadi bisa dikatakan ini sesuai dengan postur Indonesia dan Asia," papar Yasir.
Yasir menjelaskan, dalam senjata tersebut, PT Pindad juga membuat tarikan picu yang mudah digunakan bagi profesional maupun pemula.
"Mesin tarikan picu disesuaikan dengan kebutuhan dari user (pengguna). Kalau standarnya, 2 sampai 3,5 kilogram maksimum. Jadi tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat sesuai standar TNI," kata Yasir.
Hal ini terbukti ketika Kompas.com mencoba senapan laras panjang tersebut. Saat melepaskan peluru, hentakan dari senapan tidak terlalu keras dan juga tingkat akurasi dalam membidik sasaran juga terbilang cukup baik.
Hingga saat ini PT Pindad telah memproduksi senapan laras panjang dari seri SS2V1 hingga seri SS2V7. Pengembangan terus dilakukan terhadap akurasi tembakan hingga kecepatan dan daya jelajah peluru yang disesuaikan dengan medan tempur.
Kebanggaan terpancar setelah menggunakan senapan laras panjang SS2-V1, karena anak negeri pun sudah mampu dan membuktikan diri bisa memproduksi senjata secara mandiri.
Direktur Bisnis Industrial PT Pindad Bobby Sumardiat mengatakan, bahwa yang berkarya di PT Pindad adalah benar-benar anak negeri.
"Di sini yang berkarya anak Indonesia, Kartu Tanda Penduduknya Indonesia, lahirnya ada yang di Bandung, Cirebon, Semarang, jadi mereka yang berkarya," papar Bobby.
Pada akhir tahun 2016 kontingen TNI AD berhasil keluar sebagai juara umum lomba tembak pada ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-26.
Prajurit TNI AD berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan memakai senjata buatan dalam negeri PT Pindad.
Kontingen Indonesia memakai sejumlah jenis senjata buatan Pindad. Di antaranya senapan SS2-V1 Heavy Barrel dan karaben SS2-V2 Heavy Barrel.
Dalam ajang tersebut, TNI AD berhasil meraih 6 trofi. Tim TNI AD juga mempersembahkan 21 medali emas, 15 medali perak dan 14 medali perunggu.
♘ Kompas
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso (tengah) saat memberikan keterangan usai pembukaan seminar CORSIA. [Tiko/ Hubud Kemenhub]
Pesawat-pesawat di Indonesia ditargetkan memakai biofuel yang dicampur dengan avtur. Hal ini untuk meminimalkan dampak emisi rumah kaca dari penerbangan.
Hal tersebut di sampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso seusai membuka seminar regional Carbon Off setting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di Jakarta, hari ini, Senin (10/4/2017).
“Kami harapkan di akhir tahun sudah dipakai sekitar 2 persen saja dulu. Ini merupakan komitmen global kami untuk mengurangi perubahan iklim,” ujar Agus.
Selain terkait pesawat, Indonesia juga akan melakukan pengurangan emisi dengan melakukan beberapa hal lain. Yaitu :
♞Penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengembangan SDM.
♞ Efisiensi prosedur operasional pesawat udara.
♞ Pemanfaatan bahan bakar terbarukan untuk pesawat udara dan energi terbarukan di bandar dengan target penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebesar 2% pada akhir tahun 2016.
♞ Penggunaan armada pesawat yang lebih baru dan ramah lingkungan.
♞ Peningkatan Air Traffic Management dengan Performance Based Navigation (PBN).
♞ Implementasi bandar udara ramah lingkungan.
♞ Penyiapan infrastruktur implementasi market-based measures.
Menurut Agus, Indonesia gembira atas penunjukan sebagai tuan rumah seminar regional ini. Karena hal tersebut berarti bahwa komitmen dan tindakan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan diakui oleh ICAO dan dunia internasional. Indonesia sudah mempunyai peta jalan (roadmap) untuk mereduksi emis udara dari dunia penerbangan.
“Sejak ditetapkan dalam ICAO Assembly Resolusi A37-19, Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Udara mulai menyusun Indonesia Action Plans yang disampaikan ke ICAO tahun 2013. Sesuai rekomendasi ICAO di mana Action Plans harus di-update setiap 3 tahun, kami kembali menyampaikan update State Action Plans pada Juni 2015. Secara nasional, Indonesia Action Plans terus di-update setiap tahun untuk memonitor progres implementasi dari setiap upaya mitigasi,” ujarnya.
Agus menambahkan, saat ini Indonesia juga sedang melakukan up-date Action Plans dan berharap dapat segera disampaikan ke ICAO lagi. “Jadi kita punya kontribusi yang nyata untuk eliminasi emisi udara dari penerbangan,” ujarnya lagi.
Excava 200, salah satu produk Pindad [google] ★
PT Pindad (Persero) kembali mengembangkan produk baru. Kali ini bukan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) melainkan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantoro menjelaskan alsintan merupakan program khusus. Pembuatan alsintan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo.
“Pak Jokowi minta TNI terlibat dalam sektor pertanian ini, makanya TNI meminta kami untuk membuat produk alsintan ini,” kata Bayu saat berbincang dengan wartawan di kawasan pabrik Pindad, Bandung, Selasa (18/4/2017).
Pindad akan memproduksi empat produk alsintan yaitu mesin panen jagung dan padi, mesin pengolahan (Rota Tanam), mesin pengolah tanah (Amphipi) dan backhoe loader tractor. Semua produk itu sampai saat ini sedang dalam tahap penyelesaian prototypenya.
“Ini nanti akan di launching oleh Pak Jokowi di Aceh, dan nanti akan diberi nama oleh beliau,” tegas Bayu.
Bayu menuturkan, Pindad masuk di industri pertanian menjadi peluang strategis. Hal ini sejalan dengan program percepatan ketahanan pangan dalam Nawa Cita.
Mengenai mekanisme pembeliannya, nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Salah satu yang akan ditempuh adalah melalui kelompok tani yang ada di berbagai daerah.
✈ N219 [PTDI]
Mimpi bangkitnya dunia dirgantara nasional segera terwujud. Akhir Mei depan, pesawat N-219 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) dijadwalkan mulai mengangkasa. Penerbangan perdana itu rencananya dipimpin test pilot kawakan PT DI Ester Gayatri Saleh.
Perkembangan terkini pesawat berkapasitas 19 penumpang itu disampaikan Kepala Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan Gunawan Setyo Prabowo. Dia mengatakan, sempat beredar kabar N-219 akan terbang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2017 di Makassar pada Agustus mendatang.
‘’Sepertinya terbang perdana di Bandung,’’ jelasnya, Rabu (19/4). Rute paling jauh, pesawat N-219 akan terbang dari markas PT DI di Bandung menuju Kantor Pustekbang Lapan di Rumpin, Bogor. Saat ini sedang dilakukan perpanjangan landasan pacu di lapangan terbang Rumpin, Bogor.
Untuk bisa terbang reguler, N-219 perlu lulus sertifikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nah untuk bisa lulus sertifikasi, pesawat itu harus terbang selama 350 jam. Sebagai permulaan, tahun ini rencananya N-219 akan uji terbang 25 jam setiap bulan.
‘’Kami siapkan dua pesawat N-219 untuk mengejar target jam terbang 350 itu,’’ katanya. Dengan adanya dua unit pesawat, tugasnya bisa dibagi rata masing-masing 175 jam terbang. Saat uji terbang nanti, pesawat hanya akan ditumpangi pilot dan ko-pilot.
Selama proses uji terbang akan dilakukan pencatatan kondisi pesawat. Gunawan berharap terbang perdana dan terbang untuk mengejar sertifikasi berjalan lancar. Menurut dia, kolaborasi antara Lapan dengan PT DI untuk menggarap N-219 selama ini berjalan cukup baik.
Saat ini tim teknis yang menggarap N-219 sedang berfokus pada engine run. Setelah selesai proses penyiapan engine run, N-219 akan melakukan tes jalan di landasan pacu.
Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Ape mengatakan, setelah proses uji terbang dan lulus sertifikasi, pesawat itu bisa diproduksi masal. Dia berharap perkembangan N-219 bisa menjadi kado spesial saat peringatan Hakteknas 2017 di Makassar nanti. (wan/oki/jpg)
Langkah Menhub Diapresiasi 
Suasana di selat Malaka ✮
Pemerintah Indonesia harus bersatu dan bersama-sama menjaga serta mengamankan perairan Selat Malaka. Apalagi, Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting wilayah Indonesia di Kawasan Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 550 mil laut.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) sudah mengambil alih pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura, setelah sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh Singapura dan Malaysia.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin, menegaskan, sudah seharusnya pemerintah tampil paling depan mengatur lalu lintas kapal di Selat Malaka. Terlebih saat ini arus pelayaran kapal asing maupun domestik di Selat Malaka cukup tinggi.
"Untuk perairan di Selat Malaka memang Indonesia yang paling besar. Wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," kata Muhidin, Selasa (11/4) di Jakarta.
Menurutnya, upaya pemanduan bisa menambah pemasukan bagi negara karena Selat Malaka merupakan salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia.
Selain memberikan pemasukan bagi negara, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia.
"Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," ucapnya.
Ditambahkan, banyak potensi pemasukan bagi negara di perbatasan yang belum dimaksimalkan. Muhidin mencontohkan, bagaimana semua jalur penerbangan di perbatasan masih dibawah kontrol negara tetangga Singapura.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Diungkapkan, proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.
Kemhub pun mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum.
Dua negara tetangga akhirnya tidak berkutik di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selanjutnya, pemanduan kapal asing dan domestik ini disertai dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I.
Dari Impor LNG Hingga Senjata F-16 
F16 A/B/C/D TNI AU ★
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, sedang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan kali ini membuahkan beberapa kerja sama senilai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun.
Ada 11 kerja sama yang diteken, melibatkan beberapa perusahaan Negeri Paman Sam seperti Exxon Mobil, General Electric, dan raksasa penerbangan Lockheed Martin.
"Kerja sama ini mencerminkan semangat yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan Amerika atas kesempatan bisnis yang ada di Indonesia," kata Pence dikutip dari AFP, Jumat (21/4/2017).
Exxon Mobil akan menjual LNG kepada Pertamina. General Electric akan menyediakan teknologi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Sementara Lockheed Martin akan menyediakan sistem senjata mutakhir untuk pesawat tempur F-16.
Dalam kunjungannya ini Pence memang mendorong perusahaan-perusahaan AS supaya bisa bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia.
Indonesia menjadi salah satu negara yang dibidik Donald Trump dalam memperbaiki neraca perdagangan AS. Sebab, saat ini AS mengalami defisit dalam perdagangan dengan RI.
Indonesia dengan 250 juta penduduknya memang menjadi pasar yang empuk bagi perusahaan asing. Sayangnya, berdagang dengan orang Indonesia tidak mudah sebab masih banyak masalah di dalam negeri.
Contohnya seperti birokrasi yang lambat, tingkat korupsi tinggi, hingga situasi politik yang tidak stabil. (ang/dnl)
Jatah Anggaran 2018 F16 TNI AU [def.pk] ✬
Pemerintah telah menyusun pagu anggaran indikatif untuk periode 2018. Meski masih harus melalui proses yang panjang, Menkeu Sri Mulyani membocorkan pagu indikatif 2018 kepada para perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2017.
"Saya coba kasih lihat deh, tapi pasti habis ini ada yang komplain karena anggarannya kurang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Dalam daftar pagu indikatif 2018, Kementerian Pertahanan masih mendapatkan anggaran yang paling tinggi sebesar Rp 106,9 triliun. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar kedua yakni Rp 106 triliun.
Berikut daftar proyeksi pagu indikatif 2018:
♞Kementerian Pertahanan Rp 106,9 triliun
♞ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106 triliun
♞ Polri Rp 76,5 triliun
♞ Kementerian Agama Rp 63,7 triliun
♞ Kementerian Kesehatan Rp 60,1 triliun
♞ Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
♞ Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun
♞ Kementerian Ristek dan Dikti Rp 41,2 triliun
♞ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,1 triliun
♞ Kementerian Pertanian Rp 22,7 triliun
♞ Kementerian Sosial Rp 22,1 triliun
♞ Kementerian Hukum dan HAM Rp 9,9 triliun
♞ Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
♞ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 8,1 triliun
♞ Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 7,3 triliun (wdl/wdl)
Aparat pemerintah harus siap anggaran mereka disunat demi penghematan. 
Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan di sektor infrastruktur masih butuh biaya banyak. (REUTERS/Lucky R./Antara Foto) ☆
Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak – lewat tax amnesty – tak sesuai target, sumber dana pun jadi seret. Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.
Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar program-programnya tak berhenti di tengah jalan.
Itu sebabnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengungkapkan rencana pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp 34 triliun untuk tahun ini. Sebagian besar anggaran akan lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional.
Dan ada sejumlah konsekuensi yang harus siap-siap ditanggung banyak pihak – terutama aparat pemerintah. Menteri Keuangan sudah membeberkan, penghematan itu bisa diwujudkan dengan memangkas belanja non prioritas, termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, dan belanja barang.
"Presiden sampaikan (penghematan itu) untuk belanja-belanja yang tidak boleh ditunda. (Seperti) infrastruktur tidak boleh tertunda karena kekurangan dana, maupun tanah," kata Ani sapaan akrab Sri Mulyani saat di Nusa Dua, Bali, Selasa 11 April 2017.
Langkah penghematan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu beberapa waktu yang lalu. Selain belanja barang yang lebih terkontrol, belanja modal pun harus terfokus pada pembangunan infrastruktur.
"Belanja barang 2017-18 harus tidak boleh lebih besar dari yang dibelanjakan 2016. Jadi sekarang kita akan bekerja sama dengan semua KL (Kementerian dan Lembaga) untuk jalankan instruksi itu," katanya. Maka, Kemenkeu akan mengawal kebijakan ini dengan ketat. Sehingga, lanjut Sri, pengelolaan anggaran pemerintah bisa lebih efektif.
Terkait dengan rencana tersebut, Ani pun mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga agar mencermati setiap belanja barang yang saat ini dimiliki. Sebab, bendahara negara berencana untuk kembali melakukan penghematan anggaran dalam tahun anggaran 2017.
“Tolong Bapak/Ibu sekalian, lihat belanja barangnya. Kalau melebihi (belanja barang) tahun 2016, berarti siap-siap anggarannya dikurangi,” kata dia.
Dalam APBN 2017, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080 triliun. Sementara pada 2018 mendatang, jumlahnya pun berpotensi bertambah menjadi Rp 2.200 triliun. Maka dari itu, efektivitas penggunaan anggaran pun harus dikedepankan.
Dana-dana yang bisa dihemat, akan dipergunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemborosan dalam perencanaan anggaran, tentu harus bisa diminimalisir. Sebab, pemerintah tidak bisa mengandalkan kas negara untuk membiayai pembangunan.
“PU kalau datang ke saya, nominal yang diminta bukan lagi miliar. Tapi [sudah] puluhan triliun. Jadi kami tidak bisa andalkan penerimaan pajak, karena dananya tidak turun dari langit,” ujar Ani.
Selain itu, realokasi dana itu bisa dipergunakan pemerintah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang terjadi. Misalnya, bencana alam yang baru-baru ini menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan tidak ada lagi pemborosan penggunaan kas negara.
Sebagai informasi, belanja barang yang dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 296,2 triliun. Sementara belanja modal yang disalurkan kepada setiap penyelenggara negara, hanya Rp 194,3 triliun. Bendahara negara pun menemukan adanya pemborosan belanja barang sebesar Rp 34 triliun.
Sementara dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2017 mencapai Rp 222 triliun, atau 16,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,6 triliun. Realisasi tersebut, tercatat mengalami pertumbuhan sebeesar 18,2 persen secara year on year.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, meskipun pemerintah sudah menemukan adanya potensi penghematan, pihaknya tidak akan buru-buru untuk mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2017. Bahkan, ada kemungkinan dokumen perubahan kas negara baru diserahkan kepada dewan parlemen pertengahan tahun.
“Mungkin Juni-Juli. Sekitar bulan itu,” kata dia. Namun Askolani menegaskan, keputusan akan tetap bergantung pada Menkeu. Sebab, rencana untuk menghemat anggaran akan tetap lebih dulu dibahas bersama Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara.
Pangkas Prioritas
Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 memutuskan untuk memangkas kebijakan prioritas nasional, dari yang sebelumnya sebanyak 23 prioritas, menjadi 10. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempertajam penggunaan anggaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pemangkasan sejumlah prioritas memang harus dilakukan demi mempertajam prioritas-prioritas yang saat ini disebut Presiden Jokowi bersama para jajarannya.
"Tahun 2017, prioritas nasional 23. Bagi perencanaan yang selama ini saya pelajari, 23 itu kebanyakan. Itu sama saja kita tidak punya prioritas," kata Bambang, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Progres Jalan Layang Non Tol Ciledug-Tendean
APBN, kata Bambang, tidak bisa diandalkan terus untuk menggenjot prioritas nasional. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka tentu penajaman prioritas nasional menjadi hal yang diprioritaskan pemerintah pada tahun depan. "Sehingga, APBN yang Rp 2.000 triliun lebih itu tidak hanya sekadar untuk operasional administrasi pemerintah," katanya.
Ia juga menegaskan, penajaman tersebut perlu dilakukan demi meminimalisasi adanya kesalahan ketika diajukan menjadi Rancangan APBN. Bila salah, justru kredibilitas pemerintah yang akan kembali jadi taruhannya. "Ini momentum terbaik, agar ke depan tidak mewariskan proyek-proyek yang tadi. Proyek tidak mangkrak, tapi fungsional. Ini cara kami perbaiki perencanaan," ujarnya.
Adapun 10 prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP 2018 adalah pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman, pembangunan wilayah, dan politik, hukum, dan pertahanan keamanan.
Pemangkasan APBN-P telah dilakukan pada 2016 silam sebesar Rp 133,8 triliun. Dalam pemangkasan anggaran APBN-P 2016 tersebut, pemerintah akan memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah telah memangkas anggaran untuk yang kedua kalinya, demi efisiensi anggaran. Tahap pertama, pemangkasan anggaran dilakukan sebesar Rp 50 triliun dalam APBN-P 2016.
Dua Pengaruh
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai, meskipun pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan, tetap kenaikan tersebut sama sekali tidak cukup membantu pendapatan negara. Menurutnya, masih ada beberapa risiko yang patut diwaspadai.
“Risiko umum, defisit melebar. Dan jika belanja tidak disesuaikan, khawatir ekspektasi kepada penerimaan pada akhirnya akan diisi dengan pembiayaan dari utang,” tutur Prastowo saat berbincang dengan VIVA.co.id.
Penerimaan Tax Amnesty melambat
Meskipun deklarasi harta di akhir amnesti pajak tercatat mencapai Rp 4 ribu triliun, tetap saja angka tersebut tidak dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. Apalagi, jika pemangkasan yang dilakukan pemerintah lebih besar dari estimasi sebelumnya. “Menurut saya, revisi target penerimaan jika pertumbuhan penerimaan pajak April - Mei belum signifikan,” ujarnya.
Sementara itu peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan pemangkasan anggaran belanja pemerintah punya dua dampak.
"Dampak positifnya APBN atau fiskal kita lebih kredibel. Artinya, defisit bisa ditekan. Ujungnya, kepercayaan investor menguat karena manajemen anggaran tidak sembrono atau over estimate," kata Bhima saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 11 April 2017.
Namun, sambungnya, di sisi lain ada negatifnya yaitu apabila anggaran belanja pemerintah pusat dipotong terlalu besar maka kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian menjadi turun.
"Kita lihat 2016 kemarin akibat pemotongan belanja pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah menurun cukup signifikan. Karena konsumsi punya multiplier effect ke ekonomi yang besar ini pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kalau dipotongnya berlebihan pertumbuhan ekonomi 2017 bisa di bawah 5,1 persen atau meleset dari target," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Bhima untuk menekan defisit anggaran ada opsi lain termasuk meningkatkan objek pajak baru. "Ini bisa menambah penerimaan. Cuma pertimbangannya nanti sektor usaha yang kena dampak," ujarnya.
Solusi lain adalah efektivitas anggaran, terutama di dana transfer daerah yang pada 2017 jumlahnya lebih besar dari belanja pemerintah pusat. (ren)
Gubernur Sumsel Terpukau 
[M Nur Abdurrahman/detikcom] ★
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan rombongannya menyambangi kantor Balai Kota Makassar untuk melihat mempelajari sistem pengawasan kota pada control room Pemkot Makassar.
Alex didampingi oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo, Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Brigjen Marga Taufiq. Mereka yang disambut langsung oleh Wali Kota Makassar Ramdhan "Danny" Pomanto bersama jajarannya pada Rabu (3/5/2017).
"Kota Makassar luar biasa. Tidak ada kota lainnya di Indonesia yang memiliki sistem platform (control room) selengkap ini," ujar Alex.
Alex merasa terpukau akan kecanggihan teknologi sistem pengintaian sudut-sudut kota yang memiliki banyak fungsi strategis dalam proses pengawasan kota, seperti pengamatan arus lalu lintas, pengamatan potensi-potensi keamanan kota serta dapat bersinergi dengan aparat kepolisian bilamana dibutuhkan data rekaman peristiwa tiap sudut kota.
Alex mengaku akan mereplikasi sistem serupa untuk dimanfaatkan di Sumatera Selatan. Alex juga menginstruksikan jajaran provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Selatan datang ke Makassar belajar bagaimana sistem yang diberi nama 'War Room' oleh Wali Kota Danny ini.
[M Nur Abdurrahman/detikcom]
"Kota-kota di masa depan di seluruh dunia memang harus seperti ini. Makassar harus kita contoh. Kita belajar di Makassar, kita bikin yang lebih baik," tekad Gubernur Alex.
Sementara menurut Danny, War Room Makassar yang terdiri lebih dari 300 kamera CCTV yang ditempatkan di titik-titik strategis. ruangan tersebut tidak hanya berfungsi dalam memantau keamanan kota.
Lebih dari itu, War Room juga mampu memantau jalannya program strategis pemerintah kota Makassar yang inovatif seperti layanan kesehatan Home Care (Dottoro ta), Tangkasaki (Truk Angkutan Sampah Kita yang berbasis Internet dan GPS), program pengamanan kota berbasis masyrakat; Jaga Kota, dan Call Center 112.
Selain itu, lanjut Danny, lewat War Room, wali kota dan jajarannya dapat memantau langsung proses layanan birokrasi di kantor-kantor dinas, kantor camat dan kantor kelurahan, agar tercipta nilai-nilai good and clean governance.
"Makassar merasa sangat terhormat menerima kunjungan dari rombongan Gubernur Alex Noerdin. Beliau termasuk gubernur legenda di Indonesia yang dinilai berhasil dan berprestasi di daerahnya," ungkap Wali Kota Danny.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meresmikan command room Polrestabes Makassar yang terintegrasi dengan War Room Pemkot Makassar, pada 12 April lalu, berharap sistem sinergitas polisi dan pemkot Makassar dalam pengawasan keamanan kota harus ditiru oleh seluruh Polres di Indonesia. (mna/bag)
N245 Diusulkan Masuk Proyek Strategis Baru
N245 [indonesian-aerospace] ☆
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah mengusulkan sebanyak 55 proyek dan satu program baru untuk masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilai totalnya mencapai Rp 1.198 triliun.
Usulan tersebut artinya menambah daftar PSN yang sebelumnya telah masuk rancangan, yakni 190 proyek existing dan satu program pembangunan infrastruktur listrik 35 ribu Megawatt.
Dengan demikian kini terdapat sebanyak 245 PSN yang nilainya mencapai Rp 4.059 triliun.
Dari total proyek existing, sebanyak 20 proyek senilai Rp 33,5 triliun sudah rampung. Sedangkan 15 proyek senilai Rp 40,5 triliun dikeluarkan dari daftar PSN.
“Nah PSN yang lama itu satu program listrik swasta. Kalau yang program baru ada satu ini pesawat terbang N245, dari PT DI (Dirgantara Indonesia). Ini usulan baru yang kami ajukan,” kata Darmin di kantornya, kemarin.
Dalam daftar usulan proyek baru, terdapat 45 proyek lintas sektor yang nilainya mencapai Rp 942 triliun, mencakup proyek dari berbagai sektor yang memenuhi kelengkapan dokumen dan kriteria PSN.
Selanjutnya, 7 proyek jalan tol dengan nilai Rp 129 triliun. Tujuh proyek jalan tol Trans Sumatera dengan target pengadaan tanah tahun 2018 dan konstruksi 2019. Proyek ini diusulkan untuk memperoleh dukungan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Terakhir, 3 proyek perkeretaapian dengan nilai Rp 104 triliun. Terdapat proyek kereta api usulan baru yang diajukan Kementerian Perhubungan pada 10 Februari 2017.
Selanjutnya, satu program usulan baru yakni program pembuatan pesawat jarak menengah R80 senilai Rp 19,5 triliun, dan pesawat N245 senilai Rp 2,5 triliun.
“Sebagian besar kerja sama, ada juga BUMN. Tapi yang kerja sama swasta paling banyak,” pungkas Darmin.
Sri Mulyani Indrawati [Ardan Adhi Chandra]
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut hingga saat ini Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur, teknologi, dan skill (kemampuan), dan juga dari sisi pasar keuangan atau pasar modal yang masih belum mampu menjadi institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan," ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Politeknik Sekolah Akutansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kata dia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing yang ada.
Dirinya juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia penting dilakukan, karena saat ini, ada sekitar jutaan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya
"Setiap investasi membutuhkan biaya, dan juga pembangunan manusianya, setiap tahun ada 1,8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja," paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya, dari daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekononi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
"Presiden Jokowi ingin pembangunan dari pinggiran, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan semua adalah Indonesia, tidak boleh ada yang merasa terpencil dan tertinggal," tukasnya.
1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta
Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta).
"Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani.
Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani.
Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.
Soal Utang Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perasaannya kepada sejumlah pihak yang banyak mengkritisi soal utang negara, termasuk kritik dari mahasiswa. Ia pun menjelaskan alasan pemerintah perlu berutang kepada banyak pihak.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disiasati melalui utang, pasalnya negara yang membutuhkan anggaran yang besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur hingga subsidi.
Ia mengatakan penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun.
"Kalau Anda enggak suka utang karena Anda concern tahu persis dan bisa menjelaskan alasannya, saya mau mendengar apa keberatan anda," kata Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Di hadapan ribuan mahasiswa STAN, Sri Mulyani pun menantang mereka yang tak setuju dengan utang negara, untuk maju dan menjelaskan kepada dirinya.
"Mahasiswa STAN ada yang ikut demo anti utang enggak? Kalau ada, tolong tunjukkan, Coba nanti kalau ada yang keberatan utang nanti di-list, bikin daftar mahasiswanya nanti organize. Tapi kalau alasan Anda hanya 'tidak suka utang', saya bakal jawab kalau saya juga tidak suka Anda," tegasnya.
Oleh karena itu dirinya mengimbau, supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa STAN, harus mampu menyaring informasi sesuai dengan konteksnya. Pasalnya, STAN merupakan institusi negara yang berasal dari APBN.
Lebih lanjut ia mengingatkan, supaya lulusan STAN nantinya harus memiliki dan menjaga kredibilitasnya dalam bekerja, agar kelak tak melakukan korupsi. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada mahasiswa STAN untuk bisa melakukan kewajiban sebagai warga negara, khususnya dalam hal pembayaran pajak.
"Duit yang Anda dapat dari negara berapa? dan yang Anda sumbangkan berapa? Itu baru namanya akuntan. Anda kan akuntan, kalau mau ngomong tentang beban, mari kita itung-itungan, ya kan. Satu lagi, jangan sampai nanti kalau anak STAN sudah banyak dapat fasilitas, bilang enggak mau bayar pajak," tukasnya. (ang/ang)
✈ Ini Sebabnya 
✈ Ilustrasi Pesawat R80 [Liputan 6]
Rencana penerbangan perdana pesawat R80 yang digawangi oleh Ilham Habibie, putra mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie, akan tertunda selama 2 tahun. Adanya perubahan pada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Proyek Strategis Nasional menjadi salah satu penyebab penundaan tersebut.
"Salah satu penyebab penundaan ini adalah karena terkendala perpres, tanpa ada perpres kita susah dapat dukungan dari pihak ketiga," kata Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI), Ilham Habibie saat ditemui dalam acara General Electric Digital Industrial Forum di Jakarta, Kamis, 13 April 2017. "Jadi bukan 2018, tapi baru bisa terbang perdana pada 2021."
Ilham mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu jika pesawat R80 ini benar masuk dalam proyek strategis nasional. "Katanya kan sudah dinyatakan masuk dalam proyek strategis nasional, tapi mana kertasnya, kita mau lihat kertasnya dulu, karena dalam perpres itu kan ada ratusan program, dan katanya ada update dari perpres proyek strategis nasional tahun lalu," kata Ilham.
"Tapi ini bukan soal dana, karena mereka (pihak ketiga) ingin lihat apakah kita di PT RAI, di dukung oleh pemerintah ada atau tidak," katq Ilham. Namun Ilham enggan menjelaskan siapakah pihak ketiga yang dimaksudnya dan beralasan bahwa hal tersebut merupakan persoalan internal perusahaan.
Sebelumnya, Pemerintah telah memasukkan pembangunan pesawat R80 dalam daftar proyek strategis nasional, bersamaan dengan pesawat N245. Pesawat N245 dikembangkan oleh PT (DI) Dirgantara Indonesia bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), sedangkan pesawat R80 dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI).
Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) Penerbangan, PT Dirgantara Indonesia (DI) semula akan menjadi pemasok bagi komponen pesawat R80 tersebut. Namun, Ilham mengkonfirmasi bahwa kerjasama tersebut belum pasti dijalankan karena ada kendala dari pihak PT DI. "PT DI kalau mau jadi bagian ya harus investasi juga, kemampuan, mesin, alat produksi, disediakan sendiri, kita kan tidak bisa biayai," ujar Ilham.
Ilham menambahkan jika PT DI gagal menjadi pemasok komponen bagi pesawat R80, maka PT RAI bisa mencoba memproduksi sendiri atau mengimpor dari luar negeri. Karena untuk pesawat, ungkapnya, tidak ada aturan di Indonesia mengenai TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri. "Ada ratusan pesawat yang terbang di Indonesia, seperti Boeing, tahu berapa TKDN nya? nol persen, jadi saat ini TKDN tidak jadi fokus utama terlebih dahulu," ujar Ilham.
✈ AirNav Indonesia
Kesuksesan AirNav Indonesia dalam mengelola navigasi penerbangan di Indonesia yang lalu lintasnya terus meningkat, ternyata menarik perhatian dari negara lain. Adalah otoritas bandara di India yang menyampaikan rasa ketertarikan untuk belajar kepada AirNav. Hal tersebut dinyatakan di sela-sela CANSO (Civil Air Navigations Service Organization) Asia Pacific Conference yang diselenggarakan di Hanoi – Vietnam tanggal 3 – 5 Mei 2017.
Menurut Corporate Secretary Airnav Indonesia, Didiet K.S Radityo, AirNav menjadi pembicara dengan membawakan topik ‘Gearing for Traffic – Building ATM Capabilities’. Topik tersebut dipresentasikan oleh Direktur Utama AirNav Novie Riyanto pada Kamis (4/5/2017) dihadapan para Eksekutif Air Navigation Service Provider (ANSP) dan Direktorat Jenderal (DCA) perwakilan negara wilayah Asia Pasifik.
“Tanggapan yang luarbiasa disampaikan oleh beberapa peserta anggota CANSO dan DCA atas upaya luarbiasa Indonesia. Bahkan secara khusus dari Otoritas salah satu Bandara di India menyampaikan keinginan untuk belajar khusus atas hal yang dilakukan AirNav Indonesia,” ujar Didiet.
Eksekutif CANSO meminta secara khusus pada AirNav untuk bisa sharing kepada ANSP dan DCA lainnya tentang bagaimana Indonesia bisa menangani pertumbuhan trafik yang luarbiasa. “Permintaan tersebut kami sambut dengan baik karena akan membawa bendera AirNav menjadi lebih tinggi di kawasan Asia Pasifik. Sekaligus menyampaikan upaya pengembangan yang terus menerus dilakukan dalam hal layanan maupun keselamatan oleh perusahaan,” lanjutnya.
Direktur Utama AirNav yang tampil bersama-sama dengan CEO ASA (Australia Airservices), menyampaikan program strategis dalam kurun sampai dengan 5 tahun ke depan 2017-2021. Yaitu bagaimana tantangan penerbangan di Indonesia dan langkah strategis yang dilakukan. Di antaranya program untuk peningkatan kapasitas runway dan rute melalui pengembangan ATFM, restrukturisasi ruang udara/ rute, penggunaan teknologi satelit dalam navigasi dan surveillance, serta review atas prosedur yang ada.
Author: Gara
Senapan SS2 buatan Pindad yang dipakai lomba menembak. (KOMPAS.com/Putra Prima Perdana)
