Berupa Tiga mesin pertanian modern 
Tiga mesin pertanian modern dipamerkan [aceh.net] ★
Sebanyak tiga alat mesin pertanian produksi PT Pindad (Persero) Bandung diperkenalkan pada Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-15, Sabtu 6 Mei 2017. Presiden RI Joko Widodo bahkan langsung meninjau acara yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya, Banda Aceh itu.
Dari informasi dikirimkan PT Pindad, diproduksinya ketiga alat mesin pertanian itu untuk mendukung kemandirian dan percepatan program ketahanan pangan pemerintah. Semua komponen untuk produk ini berasal dari dalam negeri dan diproduksi di Pindad kecuali engine, dan transmisi. Jika diberi kesempatan, maka seluruh komponen itu bisa diproduksi di dalam negeri.
Diharapkan, dengan diproduksinya ketiga alat mesin pertanian itu maka Indonesia tidak lagi mengimpor bahan pangan, tapi bisa berswasembada. Seperti diketahui, selama ini Indonesia masih mengimpor berbagai bahan pangan dari negara-negara lain.
Ketiga alat mesin pertanian itu adalah:
★ Pengolah Tanah Amphibi, PA-1800. Alat ini memiliki fungsi mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma serta mencampur dengan tanah, sehingga akan meningkatkan kandungan bahan organik tanah.
★ Mesin panen, PP-160 untuk memanen jagung dan padi sekaligus memasukan hasil panen ke dalam karung.
★ Traktor Multiguna, PTM-90 sebagai loader untuk berbagai jenis material seperti tanah, batu, pasir atau puing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar, sebagai ekskavator kecil yang dilengkapi fungsi drilling dan jack hammer untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas akses jalan pedesaan.
Dalam memproduksi ketiga mesin itu, Pindad bersinergi dengan PT Bhirawa dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian.
Hajatan akbar Penas ini rutin dilaksanakan tiga tahun sekali, dikuti lebih dari dari 35.000 peserta yang terdiri dari perwakilan petani nelayan yang tergabung dalam KTNA dari semua provinsi di Indonesia, para pelaku usaha sektor pertanian, para pejabat lingkup pertanian baik pusat maupun daerah. ***
Makanan Yang Sering Dikonsumsi 
Kantar Worldpanel merilis Brand Footprint 2017. Hasilnya, Indomie dinobatkan sebagai merek produk yang paling sering dipilih konsumen Indonesia di perkotaan besar.
Setidaknya hampir semua penduduk Indonesia pernah membeli merek Indomie, rata-rata 3–4 kali dalam sebulan selama 2016.
Menurut New Business Development Director Kantar Worldpanel Indonesia Fanny Murhayati, kekuatan Indomie membuat merek tersebut berhasil mempertahankan posisi teratas dalam survei Brand Footprint sejak tahun lalu.
"Bahkan Indomie juga mampu memperoleh posisi ke delapan merek paling banyak dipilih di seluruh dunia," ujar Fanny di Jakarta, Jumat (2/6).
Di Nigeria, Indomie kata Fanny, juga berhasil menjuarai ranking Brand Footprint dan berada pada posisi nomor satu.
Penjualan international yang luas, merupakan salah satu faktor pendukung performance dari Indomie.
"Di samping Indonesia dan Nigeria, Indomie juga memiliki pangsa pasar di Ghana, Malaysia, Timur Tengah, Turki, dan Amerika Serikat," ucapnya.
Fanny menuturkan, selain Indomie, merek lain yang paling banyak dipilih konsumen Indonesia yaitu Royco, Mie Sedap, Frisian Flag, So Klin, Kapal Api, Indofood, Masako, Lifebuoy dan Rinso.
"Untuk dunia, Coca Cola merupakan merek yang paling sering dipilih oleh konsumen. Setidaknya 42 persen dari seluruh rumah tangga di dunia pernah membeli merek Coca Cola sekitar 13 kali dalam kurun satu tahun terakhir," tutur Fanny.
Kantar Worldpanel merupakan perusahaan riset terkemuka dalam bidang pengetahuan dan wawasan konsumen yang menggabungkan monitoring pasar, analisis terkemuka, serta solusi riset pasar yang dapat disesuaikan.
Tim terdiri dari 3.500 orang di lebih 50 negara termasuk Indonesia.(gir/jpnn)
Produk mie instan milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yakni Indomie sudah tersohor di beberapa negara di dunia. Bahkan penjualan Indomie merajai pangsa pasar di beberapa negara.
Direktur INDF Thomas Tjhie mengatakan, salah satu penjualan Indomie terbesar berada di Afrika khususnya di Nigeria. Indomie di negara tersebut menguasai pangsa pasar hingga 70%.
"Untuk di Afrika paling besar di Nigeria, Indomie di sana menguasai pasar sekitar 70%," tuturnya di Plaza Indofood Tower, Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Di Nigeria, Indomie memang sudah sangat tersohor. Bahkan di negara tersebut ada organisasi pecinta Indomie yang bernama Indomie Fans Club (IFC).
Bukan hanya itu, Indomie yang di sana diproduksi oleh Dufil Prima Foods Plc juga memperoleh status mie instan yang paling laris di Afrika. Penobatan itu diberikan oleh Kantar World Panel.
Selain Afrika, Indomie juga telah hadiri banyak negara, mulai dari Timur Tengah, Australia, hingga Eropa. Untuk Eropa Timur Indomie juga sudah masuk ke negara Serbia.
INDF tahun ini menargetkan kontribusi penjualan dari sisi ekspor bisa menyumbangkan porsi 8-10% dari total pendapatan secara konsolidasi.
Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10-12%. Adapun perolehan pendapatan perseroan di 2016 sebesar Rp 66,75 triliun. (ang/ang)
Dapat proyek 100 lokomotif ke Zambia
Deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api (INKA) tembus pasar internasional. Kereta buatan INKA laris dibeli sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kanguru yakni Australia.
Direktur SDM dan Keuangan Inka, Mohamad Nur Sodiq, mengungkapkan pihaknya saat ini fokus membidik negara-negara Afrika sebagai pasar baru. Menurutnya, beberapa negara yang disasar yakni Mesir, Senegal, Zambia, dan Ethiopia.
"Kita baru dapat proyek pembuatan 100 lokomotif ke Zambia, ini kerja sama dengan Bombardier, nilainya hampir US$ 40 juta. Sebenarnya kita sudah bisa buat lokomotif sendiri, tapi untuk teknik yang lebih canggih, kita kerjasama dulu," ujar Sodiq ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Menurutnya, sejumlah negara di Afrika yang sudah menyatakan ketertarikannya pada kereta maupun lokomotif. Pihaknya sudah mengirim tim ke negara-negara tersebut, beberapa bahkan sudah mulai ikut tender.
Hal yang membuatnya cukup optimis, lantaran produk INKA diakui lebih murah dibandingkan sejumlah pemasok di Afrika seperti Eropa dan China.
"Kita sudah kirim tim ke Senegal, Mesir, dan Ethiopia untuk mendetailkan pola kebutuhan kereta yang mereka inginkan. Harga kita lebih kompetitif, jauh lebih murah dari Eropa, bahkan China sekalipun. Selama ini Afrika kan jadi market kereta Eropa," jelas Sodiq.
Sementara itu, Direktur Utama INKA, Agus Purnomo, mengungkapkan pihaknya memang agresif menggeber pasar kereta api di luar negeri. Apalagi, saat ini sudah banyak negara yang mengakui kualitas kereta made in Madiun tersebut.
"Kami keliling ke beberapa negara dan ambil pasar secara perlahan dari kompetitor kami dari Eropa dan China. Tahun depan bahkan kita bangun pabrik baru dekat pelabuhan untuk memudahkan ekspor. Karena ongkos kirim kereta ke pelabuhan lumayan mahal," terang Agus. (idr/mkj)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi dibentuk setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis, memastikan Perpres BSSN diundangkan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.
"Perpresnya sudah, sudah diundangkan bahkan. Jadi Basinas ini dari mulai mendeteksi, mencegah, sampai kalau terjadi kalau ada kaitannya sama cyber security dia juga memperbaiki," katanya.
Ia mengatakan, Basinas atau BSSN telah dibahas sejak 2015 dan sejak Perpres ditandatangani oleh Presiden maka akan ada masa transisi.
Menurut dia, sejak diundangkan pada 23 Mei 2017 Perpres itu akan dibahas lebih lanjut secara teknis termasuk penggabungan antara kewenangan yang berada dalam ranah Kemenkominfo dengan Lembaga Sandi Negara.
Rudiantara juga membantah fungsi dan kewenangan BSSN akan tumpang tindih dengan lembaga lain termasuk Polri.
"Justru mengkoordinasikan agar semua lebih baik," katanya.
Soal pemilihan kepala BSSN dan struktur di bawahnya, kata Rudiantara, belum dibicarakan secara detail.
Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
Sebagaimana laman Sekretariat Kabinet merilis Perpres tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 dan disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
Dalam praktiknya, BSSN akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.
Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sedangkan Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melebur ke dalam BSSN.
Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.
Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
✬ Di Sektor Maritim 
FPB 57 merupakan hasil transfer teknologi dari Jerman [TNI AL] ✮
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Jerman guna membangun poros kemaritiman di kedua negara tersebut.
Kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel, di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin, pada Rabu (31/5/2017).
Turut pula hadir mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin, Dubes RI untuk Jerman Fauzi Bowo serta beberapa staf khusus Menko Maritim.
Kerja sama antar kedua negara tersebut merupakan implementasi dari deklarasi bersama antara Indonesia dengan Jerman dalam kerjasama komprehensif yang sempat dilakukan di Jakarta pada 12 Juli 2012.
Adapun yang tertuang dalam kerja sama tersebut antara lain kerja sama strategis maritim, keamanan dan keselamatan laut, investasi infrastuktur maritim, investasi galangan kapal, kerjasama riset dan teknologi serta pelatihan.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Luhut juga terlibat dalam dialog dengan Deputi Perdana Menteri Sigmar Gabriel. Melalui keterangan Deputi Havas diketahui kedua belah pihak mendiskusikan beberapa topik hangat terkait geopolitik di kedua kawasan. Termasuk mengenai keamanan laut, dan potensi kerjasama strategis yang dijalin Indonesia-Jerman ke depan.
"Kedua pihak membahas geopolitik di kawasan, keamanan laut, counter terrorism, dan kerja sama strategis Indonesia-Jerman," ujarnya seperti dikutip dari keterangan pers Kemenko Maritim, Kamis (01/06/2017).
Selanjutnya diakui Havas, pertemuan tersebut rencananya akan ditindak-lanjuti dengan dua kunjungan balasan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel dan kunjungan Menteri Transportasi dan Infrastruktur Digital Jerman Alexander Dobrindt.
"Deputi PM Jerman akan datang ke Indonesia setelah Pemilu Jerman sekitar akhir September atau awal Oktober, sedangkan untuk kerja sama di bidang Konektifitas Maritim, menteri transportasi Jerman akan datang ke Indonesia sekitar Bulan Juli," ungkapnya. (ang/ang)
Minister Moh. Nasir (front right) on the sidelines of an international conference held by the International Atomic Energy Agency (IAEA) took a visit to the IAEA's laboratory in Seibersdof, Austria (May 29, 2017). (Repro: BATAN) ●
Indonesian Research, Technology, and Higher Education Minister Mohamad Nasir participated in the International Conference on the International Atomic Energy Agency (IAEA) Technical Cooperation Program: Sixty Years and Beyond held in Vienna on May 30, 2017.
Nasir was among around 1,500 participants from 168 IAEA member states that include heads of state/government, ministers, and a large number of other high-ranking officials.
During the conference in Vienna, the Indonesian minister for research, technology, and higher education presented various national achievements in the utilization of nuclear technology and energy for peaceful purposes to improve the peoples welfare, mainly in the agriculture/food, health, and environment sectors.
During his presentation, Minister Nasir stressed on the importance of IAEA member states providing support and enhancing contributions to the IAEAs Technical Cooperation (TC) program.
The objective of the TC program is to promote a tangible socio-economic impact in areas where the peaceful application of nuclear technology holds a comparative advantage, including in human health, food and agriculture, water and the environment, industrial applications and energy.
The TC program is tailored to meet the specific needs of member states, including those of least developed nations and responds to the evolving needs and priorities of member states through capacity building, transfer of nuclear technology, and the sharing of knowledge among member countries.
The program contributes directly in a cost-effective manner to realize major sustainable development priorities of each country.
The TC program seeks to promote sustainability and self-reliance and has an important strategic role to play in addressing multi-sectoral and interrelated developmental needs of member states through the application of nuclear science and technology.
Minister Nasir explained that since participating in the IAEA technical cooperation program in 1959, Indonesia has enjoyed various benefits in the fields of plant breeding by developing superior varieties of rice, soybean, and sorghum and the application of nuclear science and technology for health.
In addition, Indonesia has provided modernization assistance to the IAEAs nuclear applications laboratory in Seibersdorf in an effort to strengthen cooperation in research, development, and capacity building.
"Being an IAEA member, Indonesia benefits from the TC program in promoting the contribution of nuclear energy for peace, health, and well-being," Nasir remarked at the International Conference on the IAEA Technical Cooperation Program.
The conference serves as a platform for member states and other partners to collectively explore innovative means to further develop partnerships with other UN systems and regional organizations, financial institutions, non-traditional donors, and the private sector in order to enhance delivery of the TC program.
According to Nasir, Indonesia contributes to the implementation of the TC program by providing experts to assist other developing countries in the utilization of nuclear technology.
Nasir pointed out that Indonesia has a sufficient number of nuclear experts to develop the technology, as the country has several universities offering study programs in nuclear science and engineering.
"The Bandung Institute of Technology has an engineering and physics program, and the Gadjah Mada University in Yogyakarta has a nuclear physics program. Hence, we have several human resources adept in nuclear engineering," Nasir explained.
However, Nasir noted that Indonesian human resources in the field of nuclear technology have not been working in the country, as there is yet no nuclear technology development program in Indonesia.
As a result, they are working in other countries where nuclear technology is well developed.
Several Indonesian human resources are working in Japan and Russia and are also highly likely to work in Malaysia.
In addition to human resources, the minister said, Indonesia has abundant deposits of nuclear elements in nature, such as uranium, that have not been explored for nuclear power plants.
Indonesia is promoting a sustainable technical cooperation strategy developed by the IAEA to apply nuclear technology for peaceful purposes.
Moreover, it supports efforts to achieve the Sustainable Development Goals.
The minister asserted that Indonesia was entirely capable of providing technical assistance to other IAEA members.
Such assistance can be in the form of training and fellowship programs in agriculture, especially in the areas of mutation breeding, irradiation of food for preservation for disaster areas, and industrial applications.
Minister Nasir also highlighted Indonesias initiatives in strengthening and developing nuclear research and technology for peace in the Asia-Pacific region through a cooperation platform of Regional Capacity Building Initiative (RCBI).
The RCBI was launched at the end of 2015 and was made operational in 2016.
This program is facilitated by the Indonesian National Nuclear Agency, which has been assigned as the IAEA collaborating center, and the Indonesian Nuclear Energy Regulatory Agency for capacity building in radiation safety infrastructure in the region.
Indonesia has developed nuclear technology for a long time, and the people have enjoyed its benefits in the health and agriculture sector. (T.O001/INE/KR-BSR/A014)
Tiga mesin pertanian modern dipamerkan [aceh.net] ★
