[Video] PT Pindad Targetkan Ekspor Alutsista

Liputan AntaraTV PT Pindad meningkatkan target jumlah ekspor produk unggulannya ke luar negeri hingga 20 persen. Hal ini dilihat dari potensi PT Pindad yang kerap menelurkan produk-produk unggulan dibidang pertahanan dan keamanan, dan menjadi juara 9 tahun berturut-turut dalam lomba-lomba internasional.


  Youtube  

Mesir Kepincut "Tank Boat" Buatan Pindad

Ilustrasi Tank boat X18 Antasena [Tank Boat]

P
rodusen alat utama sistem pertahanan (alutsista) PT Pindad (Persero) memperkenalkan produk kendaraan tempur terbarunya yakni tank boat dengan nama Antasena.

Corporate Secretary PT Pindad Bayu Fiantoro mengatakan, salah satu negara timur tengah yaitu Mesir sangat berminat membeli tank boat Antasena setelah diperkenalkan pada pasar internasional melalui pameran Indo Defence 2016 lalu.

"Saat ini Mesir menjadi negara yang kami lihat paling berminat," ungkap Bayu di pabrik Pindad, Bandung, Selasa (18/4/2017).

Bayu menjelaskan, untuk mengetahui secara lengkap terkait spesifikasi, teknologi, dan harga tank boat Antasena, Mesir telah mengirim perwakilannya ke kantor Pindad.

"Perwakilan (Mesir) sudah kesini (Bandung) untuk mengetahui secara detail terkait Antasena, dan sampai saat ini baru Mesir, kami terus coba pasarkan," jelas Bayu.

Menurut Bayu, 80 persen produksi Pindad baik kendaraan tempur dan amunisi untuk memenuhi pasar dalam negeri, dan kemudian sisanya ke pasar internasional.

Bayu memaparkan, untuk tahun 2017 Pindad menargetkan akan memproduksi kendaraan tempur sebanyak 200 unit dengan berbagai tipe, kemudian senjata sebanyak 50.000 unit dan 150 juta amunisi.

Sebagai informasi, tank boat Antasena memiliki panjang 18 meter dan mampu menjelajah pada perairan dangkal. Kemudian tank boat Antasena mampu melaju hingga kecepatan 40 knots dengan daya jelajah 400 nautical mile (NM).

  Kompas  

Ujicoba "Rescue Drone" Buatan Anak Bangsa

✈ Di Jatiluhur Rescue Drone buatan Yulian Paonganan Alias Ongen beserta tim tengah diujicoba di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (10/4/2017). Rescue Drone ini bisa dikirim dalam waktu 20 detik untuk korban kecelakaan di laut, sehingga bisa meminimalisir jumlah korban. [istimewa]

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan korban kecelakaan di laut, anak bangsa yang digawangi Dr Yulian Paonganan atau yang biasa disapa Ongen telah berhasil membuat "Marine Rescue Drone"

"Wahana tanpa awak ini dirancang untuk bisa memberikan 'lifebuoy' (pelampung keselamatan) kepada korban kecelakaan di laut dalam waktu yang sangat cepat sebelum mendapatkan pertolongan dari alat penyelamat lainnya seperti rescue boat," kata Ongen di sela uji coba "rescue drone" di Waduk Jatiluhur, Purwakarta Jawa Barat, Senin.

Dalam uji coba atau simulasi "rescue drone" tersebut berhasil memberikan pelampung kepada korban tenggelam di Waduk Jatiluhur, dalam waktu 20 detik korban sudah mendapatkan 'lifebuoys' tersebut.

"Uji coba atau simulasi ini merupakan finalisasi dari riset pembuatan "Marine Rescue Drone" yang kami lalukan melalui Indonesia Maritime Institute dan tahun ini sudah bisa diproduksi massal untuk kepentingan rescue di laut," kata Ongen dalam keterangan resminya.

  antara  

Senjata Api Buatan Anak Negeri

Senapan SS2 buatan Pindad yang dipakai lomba menembak. (KOMPAS.com/Putra Prima Perdana)

S
ebagai bangsa dengan bentang pulau dan lautan yang luas, Indonesia harus memiliki kemampuan memproduksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) secara mandiri.

Sebab, kekuatan alutsista menjadi modal utama negara dalam mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Di Indonesia sendiri, ada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang secara khusus memproduksi alutsista secara mandiri yakni PT Pindad (Persero).

Pindad saat ini memiliki lini produksi di dua lokasi yakni Bandung Jawa Barat dan Malang Jawa Timur. Pabrik yang berlokasi di bandung memproduksi senjata, kendaraan tempur, hingga produk industri.

Lokasi pabrik di Bandung menempati lahan seluas 66 hektar dan memperkerjakan kurang lebih 1.880 karyawan.

Sementara untuk pabrik yang berlokasi di Malang, khusus memproduksi amunisi dan bahan peledak.

Kedua lini produksi tersebut sengaja dipisahkan karena mempertimbangkan faktor keamanan. Kompas.com berkesempatan mengunjungi pabrik Pindad yang berlokasi Bandung untuk menjajal senjata buatan anak negeri yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

Dalam kesempatan tersebut Kompas.com berkesempatan mencoba senapan laras panjang dengan jenis Senapan Serbu (SS2 V1) dalam acara lomba tembak bersama awak media di Lapangan Tembak Kendaraan Khusus PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (18/4/2017).

Sebagai orang yang awam, menggunakan senjata api bukanlah perkara mudah, apalagi harus membidik target dengan tepat sasaran, dan juga menjaga fokus titik pandang hingga menopang berat dari senjata itu sendiri.

Maklum, satu unit senjata laras panjang SS2 V1 buatan Pindad memiliki bobot kurang lebih 3,5 kilogram dan mampu menembak target dalam jarak 500 meter dengan kecepatan peluru 940 meter per detik.

Setelah mencoba senapan laras panjang SS2 V1, ternyata tidak sulit seperti yang dibayangkan. Senjata ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki daya hentak yang tidak terlalu besar ketika peluru dicetuskan sehingga mudah digunakan untuk penembak pemula.

Engineering Manager PT Pindad, Yasir Arafat menjelaskan, senapan laras panjang jenis SS2-V1 memang dirancang oleh Pindad agar sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia.

Yasir menjelaskan, dalam perancangan senjata tersebut, Pindad melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), agar kemudian produksinya dapat sesuai kebutuhan aparat keaman negara.

"Senapan SS2 ini desainnya orisinil dari PT Pindad. Prototipenya melibatkan user, ada masukan-masukan dari TNI AD, mulai dari tarikan picu pada saat pembidikan hingga hentakannya. Jadi bisa dikatakan ini sesuai dengan postur Indonesia dan Asia," papar Yasir.

Yasir menjelaskan, dalam senjata tersebut, PT Pindad juga membuat tarikan picu yang mudah digunakan bagi profesional maupun pemula.

"Mesin tarikan picu disesuaikan dengan kebutuhan dari user (pengguna). Kalau standarnya, 2 sampai 3,5 kilogram maksimum. Jadi tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat sesuai standar TNI," kata Yasir.

Hal ini terbukti ketika Kompas.com mencoba senapan laras panjang tersebut. Saat melepaskan peluru, hentakan dari senapan tidak terlalu keras dan juga tingkat akurasi dalam membidik sasaran juga terbilang cukup baik.

Hingga saat ini PT Pindad telah memproduksi senapan laras panjang dari seri SS2V1 hingga seri SS2V7. Pengembangan terus dilakukan terhadap akurasi tembakan hingga kecepatan dan daya jelajah peluru yang disesuaikan dengan medan tempur.

Kebanggaan terpancar setelah menggunakan senapan laras panjang SS2-V1, karena anak negeri pun sudah mampu dan membuktikan diri bisa memproduksi senjata secara mandiri.

Direktur Bisnis Industrial PT Pindad Bobby Sumardiat mengatakan, bahwa yang berkarya di PT Pindad adalah benar-benar anak negeri.

"Di sini yang berkarya anak Indonesia, Kartu Tanda Penduduknya Indonesia, lahirnya ada yang di Bandung, Cirebon, Semarang, jadi mereka yang berkarya," papar Bobby.

Pada akhir tahun 2016 kontingen TNI AD berhasil keluar sebagai juara umum lomba tembak pada ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-26.

Prajurit TNI AD berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan memakai senjata buatan dalam negeri PT Pindad.

Kontingen Indonesia memakai sejumlah jenis senjata buatan Pindad. Di antaranya senapan SS2-V1 Heavy Barrel dan karaben SS2-V2 Heavy Barrel.

Dalam ajang tersebut, TNI AD berhasil meraih 6 trofi. Tim TNI AD juga mempersembahkan 21 medali emas, 15 medali perak dan 14 medali perunggu.

  Kompas  

Indonesia Akan Mulai Pakai Biofuel

http://angkasa.grid.id/wp-content/uploads/2017/04/dirjen-Corsia.jpgDirjen Perhubungan Udara Agus Santoso (tengah) saat memberikan keterangan usai pembukaan seminar CORSIA. [Tiko/ Hubud Kemenhub]

Pesawat-pesawat di Indonesia ditargetkan memakai biofuel yang dicampur dengan avtur. Hal ini untuk meminimalkan dampak emisi rumah kaca dari penerbangan.

Hal tersebut di sampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso seusai membuka seminar regional Carbon Off setting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di Jakarta, hari ini, Senin (10/4/2017).

Kami harapkan di akhir tahun sudah dipakai sekitar 2 persen saja dulu. Ini merupakan komitmen global kami untuk mengurangi perubahan iklim,” ujar Agus.

Selain terkait pesawat, Indonesia juga akan melakukan pengurangan emisi dengan melakukan beberapa hal lain. Yaitu :

♞Penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengembangan SDM.
♞ Efisiensi prosedur operasional pesawat udara.
♞ Pemanfaatan bahan bakar terbarukan untuk pesawat udara dan energi terbarukan di bandar dengan target penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebesar 2% pada akhir tahun 2016.
♞ Penggunaan armada pesawat yang lebih baru dan ramah lingkungan.
♞ Peningkatan Air Traffic Management dengan Performance Based Navigation (PBN).
♞ Implementasi bandar udara ramah lingkungan.
♞ Penyiapan infrastruktur implementasi market-based measures.

Menurut Agus, Indonesia gembira atas penunjukan sebagai tuan rumah seminar regional ini. Karena hal tersebut berarti bahwa komitmen dan tindakan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan diakui oleh ICAO dan dunia internasional. Indonesia sudah mempunyai peta jalan (roadmap) untuk mereduksi emis udara dari dunia penerbangan.

“Sejak ditetapkan dalam ICAO Assembly Resolusi A37-19, Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Udara mulai menyusun Indonesia Action Plans yang disampaikan ke ICAO tahun 2013. Sesuai rekomendasi ICAO di mana Action Plans harus di-update setiap 3 tahun, kami kembali menyampaikan update State Action Plans pada Juni 2015. Secara nasional, Indonesia Action Plans terus di-update setiap tahun untuk memonitor progres implementasi dari setiap upaya mitigasi,” ujarnya.

Agus menambahkan, saat ini Indonesia juga sedang melakukan up-date Action Plans dan berharap dapat segera disampaikan ke ICAO lagi. “Jadi kita punya kontribusi yang nyata untuk eliminasi emisi udara dari penerbangan,” ujarnya lagi.

  angkasa 

Depohar 50 Mampu Membuat Radar

Kembangkan Inovasi dan Kreatifitas Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP., mendapat penjelasan dari Dandepohar 50 Kolonel Lek. Wahyu Widodo, tetang komponen radar yang dapat dibuat Depohar 50. (TNI AU)

D
epo Pemeliharaan 50 (Depohar 50) adalah satuan pelaksana pemeliharaan di bawah Komandan Koharmatau bertugas melaksanakan pemeliharaan tingkat berat peralatan radar TNI Angkatan Udara, pembinaan personel spesialis radar dalam rangka pemeliharaan on site dan off site, maupun menyelenggarakan kesiapan test bench.

Dibawah kepemimpinan Kolonel Lek. Wahyu Widodo, Depohar 50 bersama satuan jajaran seperti Satuan Pemeliharaan (Sathar) Radar 51, Sathar Radar 52 dan Sathar Radar 53 berhasil mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam membuat komponen-komponen radar.

Menurut Dandepohar 50 Kolonel Lek. Wahyu Widodo, Depohar sudah dapat membuat radar yang dapat memantau pergerakan pesawat-pesawat sipil maupun pesawat latih TNI AU, serta komponen radar yang sesuai dengan aslinya.

Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP., sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Depohar 50 beserta jajarannya dalam mendukung operasional radar.

Ini sangat jauh menghemat anggaran pemeliharaan, karena harganya hanya seperempat dari harga yang ditawarkan mitra”, ujar Kasau disela-sela kunjungannya ke Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, Minggu (16/4).

  TNI AU  

Produk Strategis BUMN

Dari Helikopter Hingga Kapal Siluman https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjf1W2b79RlKPtmG7ng2_FmqonoE7KT7PGMHz0acmsj3TA5xFiydvN7xbma2rxhLikqjB3Kjw31wGvi1VUefqrWb6KO0DlAAH28fW-_-4mzHzCm5VkCG1-f0aqxKwJhAPAS_EOg2C1isa2/s1600/924922d47e1d4b0f8fd139ce9de20d26+Heli+SAR+TNI+AU+%255Bkompas%255D.jpgHelikopter SAR Tempur TNI AU [Kompas]

Produk-produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kini mulai banyak ditemui, mulai dari helikopter sampai kapal siluman. Produksi karya anak bangsa ini sempat vakum beberapa tahun lalu.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Harry Fajar Sampurno, bercerita soal pentingnya produk strategis BUMN.

"Hampir 60-70% kontribusi industri dari BUMN, manufaktur itu hampir seluruhnya BUMN, di luar kita kayanya belum ada. Bikin kapal 120 galangan, yang 4 besar adalah BUMN, sisanya di Batam. Pesawat terbang satu-satunya, dan industri pertahan dan lain-lain," katanya saat berbicang santai di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

Menurutnya, banyak yang tidak tahu besarnya peran BUMN di industri nasional. Supaya makin banyak memberikan kontribusi, BUMN akan didorong untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian.
https://i0.wp.com/militermeter.com/wp-content/uploads/2016/09/wp-image-1174963853jpg.jpg?fit=700%2C394Tahun 2016, sudah ada perbaikan, kapal-kapal pesanan Kementerian Pertahanan yang mangkrak, ini mulai di-deliver tahun 2016. "Di DKB (Dok Kodja Bahari) dulu itu demo terus, akhirnya direksi kita ganti, yang baru pelan-pelan berhasil," jelasnya.

"Yang membanggakan Di 2016, PT PAL mulai bangkit dengan ekspor kapal perang terbesar, ada dua, satu tahun lalu, kemudian tahun ini itu yang untuk Filipina. Lalu satu lagi kapal dengan teknologi yang canggih dengan teknologi hantu, jadi dia tidak terdeteksi radar, itu namanya Perusak Kawal Rudal (PKR), yang kemarin Jumat diserahkan dari Kemhan ke Angkatan Laut, bulan lalu diserahkan dari PT PAL ke Kemnhan," ujarnya.

Kemudian PT Dirgantara Indonesia (PTDI), kata Harry, di tahun yang sama mulai ekspor ke Filipina, Thailand, Senegal, Malaysia, Turki. Ada juga helikopter baru untuk TNI AU, dan untuk Basarnas.
"Sayangnya semuanya tidak semulus yang kita kira, kita ada permasalahan seperti PT PAL masalah dengan KPK. Kedua Hubungan PTDI dengan TNI AU juga belum bagus, ekspor keluar negeri sudah banyak, yang dalam negeri belum terpakai, masih ada beberapa yang berhenti," katanya.

Ia mengatakan, sejak PTDI ambruk di 1998, pemerintah sama sekali tidak boleh membantu. Sampai 2006 produsen pesawat terbang itu mulai bangkit.

"Kemudian 2006 restrukturisasi dimulai, seperti SDM, keuangan, produksi dan operasional. Untuk keuangan, di BUMN kan ada utang yang di-convert ke equity, PMN dan semua dijalani," ungkapnya. (ang/ang)

  ★ detik  

PT Pindad Kembangkan Alat dan Mesin Pertanian

imageExcava 200, salah satu produk Pindad [google] ★

PT Pindad (Persero) kembali mengembangkan produk baru. Kali ini bukan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) melainkan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantoro menjelaskan alsintan merupakan program khusus. Pembuatan alsintan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Pak Jokowi minta TNI terlibat dalam sektor pertanian ini, makanya TNI meminta kami untuk membuat produk alsintan ini,” kata Bayu saat berbincang dengan wartawan di kawasan pabrik Pindad, Bandung, Selasa (18/4/2017).

Pindad akan memproduksi empat produk alsintan yaitu mesin panen jagung dan padi, mesin pengolahan (Rota Tanam), mesin pengolah tanah (Amphipi) dan backhoe loader tractor. Semua produk itu sampai saat ini sedang dalam tahap penyelesaian prototypenya.

Ini nanti akan di launching oleh Pak Jokowi di Aceh, dan nanti akan diberi nama oleh beliau,” tegas Bayu.

Bayu menuturkan, Pindad masuk di industri pertanian menjadi peluang strategis. Hal ini sejalan dengan program percepatan ketahanan pangan dalam Nawa Cita.

Mengenai mekanisme pembeliannya, nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Salah satu yang akan ditempuh adalah melalui kelompok tani yang ada di berbagai daerah.

  Liputan 6  

Pesawat N-219 Kejar 350 Jam Terbang

✈ N219  [PTDI]

Mimpi bangkitnya dunia dirgantara nasional segera terwujud. Akhir Mei depan, pesawat N-219 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) dijadwalkan mulai mengangkasa. Penerbangan perdana itu rencananya dipimpin test pilot kawakan PT DI Ester Gayatri Saleh.

Perkembangan terkini pesawat berkapasitas 19 penumpang itu disampaikan Kepala Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan Gunawan Setyo Prabowo. Dia mengatakan, sempat beredar kabar N-219 akan terbang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2017 di Makassar pada Agustus mendatang.

‘’Sepertinya terbang perdana di Bandung,’’ jelasnya, Rabu (19/4). Rute paling jauh, pesawat N-219 akan terbang dari markas PT DI di Bandung menuju Kantor Pustekbang Lapan di Rumpin, Bogor. Saat ini sedang dilakukan perpanjangan landasan pacu di lapangan terbang Rumpin, Bogor.

Untuk bisa terbang reguler, N-219 perlu lulus sertifikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nah untuk bisa lulus sertifikasi, pesawat itu harus terbang selama 350 jam. Sebagai permulaan, tahun ini rencananya N-219 akan uji terbang 25 jam setiap bulan.

‘’Kami siapkan dua pesawat N-219 untuk mengejar target jam terbang 350 itu,’’ katanya. Dengan adanya dua unit pesawat, tugasnya bisa dibagi rata masing-masing 175 jam terbang. Saat uji terbang nanti, pesawat hanya akan ditumpangi pilot dan ko-pilot.

Selama proses uji terbang akan dilakukan pencatatan kondisi pesawat. Gunawan berharap terbang perdana dan terbang untuk mengejar sertifikasi berjalan lancar. Menurut dia, kolaborasi antara Lapan dengan PT DI untuk menggarap N-219 selama ini berjalan cukup baik.

Saat ini tim teknis yang menggarap N-219 sedang berfokus pada engine run. Setelah selesai proses penyiapan engine run, N-219 akan melakukan tes jalan di landasan pacu.

Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Ape mengatakan, setelah proses uji terbang dan lulus sertifikasi, pesawat itu bisa diproduksi masal. Dia berharap perkembangan N-219 bisa menjadi kado spesial saat peringatan Hakteknas 2017 di Makassar nanti. (wan/oki/jpg)

  riaupos  

Kelola Pemanduan Kapal di Selat Malaka

Langkah Menhub Diapresiasi http://maritimnews.com/wp-content/uploads/2016/12/selat-malaka-ilustrasi.jpgSuasana di selat Malaka

Pemerintah Indonesia harus bersatu dan bersama-sama menjaga serta mengamankan perairan Selat Malaka. Apalagi, Selat Malaka merupakah jalur laut terpenting wilayah Indonesia di Kawasan Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 550 mil laut.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) sudah mengambil alih pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura, setelah sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh Singapura dan Malaysia.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin, menegaskan, sudah seharusnya pemerintah tampil paling depan mengatur lalu lintas kapal di Selat Malaka. Terlebih saat ini arus pelayaran kapal asing maupun domestik di Selat Malaka cukup tinggi.

"Untuk perairan di Selat Malaka memang Indonesia yang paling besar. Wilayah kita yang lebih besar, bukan Malaysia maupun Singapura," kata Muhidin, Selasa (11/4) di Jakarta.

Menurutnya, upaya pemanduan bisa menambah pemasukan bagi negara karena Selat Malaka merupakan salah satu selat yang paling padat lalu lintas pelayarannya di dunia.

Selain memberikan pemasukan bagi negara, anggota Fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa perairan Selat Malaka sudah menyangkut kedaulatan bangsa. Jika selama ini dikuasai oleh Malaysia dan Singapura, ke depan harus dibawah kendali penuh pemerintah Indonesia.

"Jika dikendalikan penuh itu bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan disitu, jadi bukan semata nilai ekonomis," ucapnya.

Ditambahkan, banyak potensi pemasukan bagi negara di perbatasan yang belum dimaksimalkan. Muhidin mencontohkan, bagaimana semua jalur penerbangan di perbatasan masih dibawah kontrol negara tetangga Singapura.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Diungkapkan, proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.

Kemhub pun mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum.

Dua negara tetangga akhirnya tidak berkutik di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, pemanduan kapal asing dan domestik ini disertai dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I.

  ⚓ Berita Satu  

RI-AS Deal Rp 130 Triliun

Dari Impor LNG Hingga Senjata F-16 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1-zrXUU3f9gpdb5k4TXS7_KZjCx4citlzxz83lWt35Q-p9UOZ0hWhxhpIynKjRY5cY8qZAP5xAR-edKZPdb6MX6603R4-5U3eFQeogH1FRbPgOhdG9IQbCYiRCL65CwHYS1qrvScS9Jq/s1600/f16+TNI+AU+def.pk.jpgF16 A/B/C/D TNI AU

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, sedang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan kali ini membuahkan beberapa kerja sama senilai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun.

Ada 11 kerja sama yang diteken, melibatkan beberapa perusahaan Negeri Paman Sam seperti Exxon Mobil, General Electric, dan raksasa penerbangan Lockheed Martin.

"Kerja sama ini mencerminkan semangat yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan Amerika atas kesempatan bisnis yang ada di Indonesia," kata Pence dikutip dari AFP, Jumat (21/4/2017).

Exxon Mobil akan menjual LNG kepada Pertamina. General Electric akan menyediakan teknologi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Sementara Lockheed Martin akan menyediakan sistem senjata mutakhir untuk pesawat tempur F-16.

Dalam kunjungannya ini Pence memang mendorong perusahaan-perusahaan AS supaya bisa bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang dibidik Donald Trump dalam memperbaiki neraca perdagangan AS. Sebab, saat ini AS mengalami defisit dalam perdagangan dengan RI.

Indonesia dengan 250 juta penduduknya memang menjadi pasar yang empuk bagi perusahaan asing. Sayangnya, berdagang dengan orang Indonesia tidak mudah sebab masih banyak masalah di dalam negeri.

Contohnya seperti birokrasi yang lambat, tingkat korupsi tinggi, hingga situasi politik yang tidak stabil. (ang/dnl)

  detik  

Kemenhan Dapat Anggaran Paling Besar Rp 106,9 T

Jatah Anggaran 2018 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1-zrXUU3f9gpdb5k4TXS7_KZjCx4citlzxz83lWt35Q-p9UOZ0hWhxhpIynKjRY5cY8qZAP5xAR-edKZPdb6MX6603R4-5U3eFQeogH1FRbPgOhdG9IQbCYiRCL65CwHYS1qrvScS9Jq/s1600/f16+TNI+AU+def.pk.jpgF16 TNI AU [def.pk]

Pemerintah telah menyusun pagu anggaran indikatif untuk periode 2018. Meski masih harus melalui proses yang panjang, Menkeu Sri Mulyani membocorkan pagu indikatif 2018 kepada para perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2017.

"Saya coba kasih lihat deh, tapi pasti habis ini ada yang komplain karena anggarannya kurang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Dalam daftar pagu indikatif 2018, Kementerian Pertahanan masih mendapatkan anggaran yang paling tinggi sebesar Rp 106,9 triliun. Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar kedua yakni Rp 106 triliun.

 Berikut daftar proyeksi pagu indikatif 2018:

♞Kementerian Pertahanan Rp 106,9 triliun
♞ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106 triliun
♞ Polri Rp 76,5 triliun
♞ Kementerian Agama Rp 63,7 triliun
♞ Kementerian Kesehatan Rp 60,1 triliun
♞ Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun
♞ Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun
♞ Kementerian Ristek dan Dikti Rp 41,2 triliun
♞ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 40,1 triliun
♞ Kementerian Pertanian Rp 22,7 triliun
♞ Kementerian Sosial Rp 22,1 triliun
♞ Kementerian Hukum dan HAM Rp 9,9 triliun
♞ Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
♞ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 8,1 triliun
♞ Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 7,3 triliun (wdl/wdl)

  detik  

Ujicoba KAL 12 Patkamla

Kepala Dinas Kelaikan Material Angkatan Laut (Kadislaikmatal) Laksma TNI Sudarmoko,M.M., yang didampingi Kasatharmatim Kolonel Laut Atmuji melaksanakan kunjungan ke Koarmatim dalam rangka menyaksikan Uji Coba (Ucob) Kal 12 Patroli keamanan Laut (Patkamla) di perairan Selat Madura Koarmatim, Ujung Surabaya. Kamis (20/04/2017).

Kal Patkamla ini produksi PT Pal Surabaya, dengan karateristik panjang 12 meter, lebar 3,4 meter, dengan jarak jelajah 10 jam/250 mil dan kecepatan 35 knot. Dengan kemampuan angkut 12 personil.

  Koarmatim  

Ekspor Sawit RI ke Eropa Dihambat

Mendag: Ini Perang Dagang https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2016/02/09/1e827bd3-0955-44d7-a0f8-ee5943c2667f_169.jpg?w=780&q=90[Febri Angga Palguna]

Produk sawit Indonesia tengah jadi sorotan. Dalam sebuah resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa (UE), komoditas andalan ekspor Indonesia ini dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menyebut pihaknya sudah menyampaikan keberatan kepada Menteri Perdagangan UE saat bertemu di Manila, Filipina. Resolusi tersebut, menurut dia, erat kaitannya dengan persaingan dagang tak sehat.

"Masalah sawit sekarang kalau bicara deforestasi, apa bedanya sawit dengan minyak nabati lain? Apa bedanya dengan vegetable oil di Eropa?" kata Enggar di Jakarta, Rabu (12/4/2017).

"Itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standard di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," katanya lagi.

Diungkapkannya, tudingan tersebut tidak berdasar. Sawit Indonesia sendiri sudah menerapkan standar lingkungan berkelanjutan lewat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sawit juga selama ini jadi penggerak petani rakyat dan industri kecil menengah.

"Bahwa kami keberatan, kita sudah melalukan sustainable seperti ISPO dan sebagainya, ini akan ganggu perjanjian kita dengan UE kalau hal-hal seperti ini didiamkan, kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil, menyatakan mari kita konsentrasi dan bantu UKM, tapi langkah ini tidak mencerminkan hal itu," jelas Enggar.

Dia melanjutkan, jika memang resolusi tersebut bisa jadi genderang perang dagang yang bisa saja dibalas Indonesia.

"Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standard, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lalukan hal yang sama," ucapnya. (idr/hns)

 Jangan Mau Didikte! 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang dengan Parlemen Uni Eropa. Amran mengancam akan mengevaluasi ekspor sawit dan biodiesel berbasis sawit ke negara-negara Eropa.

"Kalau ada kerja sama yang telah kami tandatangani, kami evaluasi," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2017).

Amran menegaskan, pasar sawit Indonesia bukan cuma di Eropa. Karena itu, dia tidak gentar jika negara-negara Uni Eropa sepakat melarang sawit Indonesia beredar di pasar-pasar Eropa. Bahkan sebaliknya, Amran akan meminta eksportir kelapa sawit menghentikan pasokannya ke Eropa.

"Indonesia jangan mau didikte sama Uni Eropa! Kalau perlu hentikan ekspor sawit kita ke sana!" kata Amran.

Amran menambahkan, hingga kini Indonesia mengkonversi kelapa sawit ke biofuel B-20 sebanyak 3,2 juta ton. Sedangkan Eropa mengimpor 7 juta ton.

"Kami telah minta ke seluruh eksportir jatah yang dikonversi biofuel enggak usah ekspor ke sana. Berikutnya kita masih punya B-30 dan itu kita butuh 13 juta ton. Artinya ekspor kita nanti berkurang karena kita jadikan biodiesel," tambah Amran.

Untuk itu, Amran menegaskan, masalah sawit merupakan urusan pertanian dalam negeri. Karena itu, dia mewanti-wanti agar negara-negara Eropa tidak mencampuri kebijakan pertanian Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini telah memiliki standar sertifikasi produk sawit dan turunannya atau yang dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain memiliki ISPO, Indonesia juga telah melakukan kerja sama dalam hal sertifikasi produk sawit dengan Malaysia melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Indonesia punya standar sendiri, yakni Indonesian Sustainable Palm Oilm (ISPO). Masa (sawit) kita yang punya, dia yang mau buat standarnya. Itu cerita mana?" tegasnya.

Amran tidak takut jika harus mengevaluasi beberapa kerja sama dengan negara-negara Eropa khususnya Prancis. Pasalnya Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam hal produsen minyak sawit dunia. Bahkan, jika digabung maka Indonesia dengan Malaysia menguasai 80 produksi CPO dunia.

Indonesia sendiri memiliki kedaulatan terhadap sawit. Karena itu, Indonesia berhak melakukan ekspor sawit kepada negara-negara yang memang membutuhkan termasuk menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa.

"Palm oil Indonesia dan Malaysia gabung itu 80 persen (dari produksi CPO dunia). Negara Eropa kita supply hanya 3,2 juta ton per tahun untuk biodiesel, itu kecil," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan, salah satu yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa juga yakni adanya perluasan perkebunan sawit yang akan menyebabkan kerusakan hutan. Padahal setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selalu berupaya menjaga kelestarian lingkungan termasuk kesejahteraan manusia di dalamnya.

"Masih ingat, Presiden melakukan moratorium untuk sawit di lahan gambut. Jadi luar biasa perhatian Presiden kepada lingkungan," jelasnya.

Terkait hal ini, Mentan balik menuding resolusi terhadap sawit Indonesia ini merupakan upaya kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat Internasional. Dia pun memastikan akan melawan kebijakan Uni Eropa tersebut mengingat resolusi ini telah mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

"Kalau Negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan. Kenapa? karena ada community di bawah sawit, ada pekerja sawit, kurang lebih ada komunitas sebanyak 11 juta hingga 30 juta jiwa. Kalau harga CPO jatuh, petani pasti cari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, pasti pergi babat hutan. Siapa yang bisa tahan itu," katanya.

Amran mencatat, ada beberapa negara seperti Prancis yang selalu getol melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Mereka ini mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200 ribu ton. Amran memastikan pihaknya kini tengah mengevaluasi kerja sama di bidang pertanian dengan Prancis.

Tidak hanya itu, Amran juga heran terhadap kebijakan Uni Eropa yang seakan-akan menganggap lebih penting menyelamatkan Orang Utan di Kalimantan ketimbang manusia yang hidup di dalamnya.

"Mereka menaruh perhatian pada Orang Utan di Kalimantan, sementara di bawah sawit ini orang benaran. Bukan Orang Utan yang cari hidup. Jadi ingat pendekatan (CPO) bukan hanya environment, tapi kesejahteraan," tuturnya.

Oleh karena itu, Amran pemerintah akan mendorong eksportir CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO. Negara yang dimaksud Amran yakni India, China, Pakistan, Bangladesh, Turki dan negara lainnya.

"Eropa minta macam-macam standar, tapi belinya cuma sedikit. Kita minta ke negara eksportir CPO jangan ekspor ke Eropa lagi. Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani, ini jauh lebih penting. Orang Utan saja diperhatikan, ini orang asli. Jadi pendekatannya jangan deforestasi, tapi community welfare (kesejahteraan). Ini masalah harga diri bangsa, masalah Merah Putih, kita jangan mau diatur Eropa," ucap Amran.

Sebelumnya Parlemen Uni Eropa menilai, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain. (nwy/hns)

  detik  

KRI Banda Aceh 593 Dukung Operasi Pamtas

Combat Boat yang diangkut KRI Banda Aceh 593 untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah Utara NKRI. [Dispen Kolinlamil]

KRI Banda Aceh 593 yang dikomandani Letkol Laut (P) Whisnu Kusardianto, S.E. bersama prajuritnya berlayar meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/4), guna mendukung operasi Serpas (pergeseran pasukan) pengamanan wilayah perbatasan (sektor utara) Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini.

Kali ini KRI Banda Aceh 593 rencananya akan membawa pasukan TNI Angkatan Darat dari Yonif 410/Alugoro Kodam IV Diponegoro yang dimuat dari pelabuhan Semarang, dan selanjutnya KRI akan bergerak menuju Surabaya untuk memuat pasukan dari Yonmek 512/Quratara Yudha Kodam V Brawijaya kemudian di Makassar juga akan memuat lagi Yonif 432 Para Raider di pelabuhan Makassar.

Ketiga batalyon ini yang berjumlah ribuan personel akan di bawa ke wilayah Utara NKRI untuk melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

Dalam pelayaran ke wilayah timur KRI Banda Aceh 593 selain membawa pasukan, juga mengangkut logistik dan Alut yang dimuat dari Jakarta untuk memaksimalkan pelaksanakan pengamanan wilayah di bagian Utara Indonesia, diantaranya 5 unit sea rider ukuran 11 meter yang akan diturunkan di Ambon, di Sorong, dan di Manokwari. Sedangkan 3 combat boat dengan peruntukkan 2 untuk TNI AD di Sorong dan di Biak serta 1 lagi untuk TNI Angkatan Laut di Manokwari.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzzASWv13PtpAev5zA-lEHmIXmMRIBu2IEJFgSskDKPYuk5ENxzzq9g4eg8bcJc4KgvcQtIJmZEI3FmDZXeOhdS9Y_IfDH_RzghO89-vIg_Ktnmqw0zUb6ogF53XzCKyutGSTg8F6MCag/s1600/21.2.jpgBeberapa unit Sea Raider ukuran 11 meter yang diangkut KRI Banda Aceh 593 untuk mendukung operasi pengamanan di wilayah Utara NKRI. [Dispen Kolinlamil]

Selesai membawa pasukan hingga titik terakhir di Jayapura, nanti kembalinya KRI Banda Aceh 593 akan memuat lagi pasukan TNI Angkatan Darat yang telah selesai malaksanakan tugas Pamtas dari Jayapura untuk dikembalikan pulang ke Home base nya yaitu di Makassar Yonif 700 Raider, di Surabaya Yonmek 516 Caraka, dan terakhir di Belawan Yonif 122 Tombak Sakti.

Dalam operasi ini KRI Banda Aceh 593 meninggalkan pangkalan Kolinlamil melakukan pelayaran kurang lebih selama 61 hari baru kembali lagi ke pangkalan Kolinlamil Jakarta untuk menunggu perintah operasi selanjutnya.

Beberapa titik pelabuhan/pangkalan TNI Angkatan Laut yang di singgahi yaitu dari Jakarta - Semarang – Surabaya – Makassar – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura. Kemudian nanti kembalinya Jayapura - Sorong – Ambon – Makassar – Surabaya – Belawan – Jakarta.

KRI Banda Aceh 593 ini adalah salah satu kapal jenis LPD produksi dalam negeri di bawah binaan Kolinlamil satuan operasi Satlinlamil Jakarta yang sangat aktif dalam melaksanakan tugas operasi baik di dalam maupun di luar negeri.

  TNI AL